Insentif DTP untuk PPN Terutang November-Desember 2024, DJP Bilang Ini

JAKARTA, DDTCNews - PMK 120/2023 mengatur pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun mulai pada masa pajak November 2023 hingga Desember 2024.

Meski demikian, Pasal 7 ayat (2) menyatakan PPN DTP hanya diberikan untuk PPN terutang masa pajak November 2023 sampai dengan Desember 2023. Menurut Pelaksana Seksi PPN Industri III DJP Anindya Laksita, hal itu karena pemberian insentif pajak DTP berkaitan dengan pagu anggaran yang disiapkan pemerintah.

"Ini karena kaitannya dengan tahun anggaran. Karena ditanggung pemerintah itu berarti kita harus memohonkan anggaran kepada Ditjen Anggaran," katanya dalam Tax Live DJP, dikutip pada Jumat (8/12/2023).

Anindya mengatakan insentif PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun mulai diberikan selama 14 bulan, yakni pada masa pajak November 2023 hingga Desember 2024.

PPN terutang yang ditanggung pemerintah merupakan PPN atas penyerahan yang terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas. Penandatanganan dilaksanakan di hadapan notaris, serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah siap huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima (BAST) pada 1 November 2023 hingga 31 Desember 2024.

BAST juga wajib didaftarkan di aplikasi Sikumbang pada akhir bulan berikutnya setelah dilakukan serah terima.

Terdapat 2 persyaratan yang harus dipenuhi agar memperoleh insentif PPN DTP, yakni harga jual paling banyak Rp5 miliar dan rumah harus keadaan baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

Apabila penyerahan dilakukan mulai 1 November 2023 hingga 30 Juni 2024, PPN DTP diberikan sebesar 100% PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak (DPP) sampai Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar. Sementara untuk penyerahan mulai 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024, PPN DTP diberikan sebesar 50% PPN yang terutang dari DPP sampai Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Anindya menyebut pemerintah nantinya akan menerbitkan PMK baru untuk melaksanakan pemberian insentif PPN DTP pada 2024.

"Ada PMK lain. Sudah lagi dibahas," ujarnya. (sap)