PENERIMAAN PAJAK

Ini Proyeksi DDTC Fiscal Research Soal Penerimaan Pajak 2020

Redaksi DDTCNews | Jumat, 13 Desember 2019 | 19:07 WIB
Ini Proyeksi DDTC Fiscal Research Soal Penerimaan Pajak 2020

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji (tengah) memberikan pemaparan dalam konferensi pers 'Tantangan & Outlook Pajak 2020: Antara Relaksasi & Mobilisasi', Jumat (13/12/2019).

JAKARTA, DDTCNews – DDTC Fiscal Research memproyeksi penerimaan pajak pada 2020 hanya akan berkisar antara 87,1% hingga 89,0% dari target yang ditetapkan dalam APBN senilai Rp1.642,6 triliun.

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan dengan mempertimbangkan shortfall penerimaan pajak 2019 yang cukup tinggi, situasi ekonomi, serta strategi pajak yang akan dijalankan ke depan, penerimaan pajak 2020 diprediksi berkisar Rp1.431 triliun—Rp1.462 triliun.

“Artinya, realisasi penerimaan hanya sekitar 87,1%—89,0% dari target. Penerimaan pajak diperkirakan hanya akan tumbuh 8,4%—10,9% dari realisasi 2019,” katanya dalam konferensi pers 'Tantangan & Outlook Pajak 2020: Antara Relaksasi & Mobilisasi', Jumat (13/12/2019).

Baca Juga:
Cari Tambahan Penerimaan, Negara ini Rombak Regulasi Pajak Warisan

Dengan mempertimbangkan potensi risiko fiskal dari tidak tercapainya target, menurut Bawono, ada baiknya pemerintah merevisi target tersebut sehingga lebih realistis dan mencerminkan situasi ekonomi yang melambat.

Berdasarkan APBN 2020, pendapatan negara dipatok di angka Rp2.233,2 triliun. Pendapatan terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.642,6 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp223,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp367 triliun dan hibah sebesar Rp0,5 triliun.

“Dari sisi administrasi, risiko shortfall 2020 juga perlu diantisipasi terutama dengan strategi memperluas basis pajak,” imbuh Bawono.

Baca Juga:
Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Hingga saat ini, ada beberapa rencana yang sudah mulai didengungkan, seperti menambah jumlah KPP madya, strategi ekstensifikasi per wilayah, maupun penerapan compliance risk management. Hal ini strategis dan terukur menjadi terobosan yang punya prospek baik.

Sebagai informasi, kajian DDTC Fiscal Research terkait tantangan dan outlook pajak 2020 juga masuk dalam majalah InsideTax edisi ke-41 bertajuk ‘Antara Relaksasi dan Mobilisasi’. Anda bisa men-download InsideTax secara gratis di sini. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 13:00 WIB CORETAX SYSTEM

Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:10 WIB PELATIHAN PROFESI PAJAK INTERNASIONAL

Diakui CIOT, DDTC Academy Buka Lagi Kelas Persiapan ADIT

Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:00 WIB KABUPATEN KEBUMEN

Pemda Bikin Samsat Khusus untuk Perbaiki Kepatuhan Pajak Warga Desa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 13:00 WIB CORETAX SYSTEM

Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR