Ini Lima Strategi Pembiayaan APBN Tahun ini

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Keuangan menyebutkan terdapat lima langkah yang akan dilakukan sebagai kebijakan strategi pembiayaan tahun ini di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Riko Amir pada acara Media Briefing yang dilakukan secara virtual pada Jumat (08/05).

Pertama, optimalisasi sumber pembiayaan nonutang melalui pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun ini sebesar Rp70,64 triliun, pos dana abadi pemerintah dan dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU).

“Dana-dana ini yang akan kita lihat bersama teman-teman di internal Kementerian Keuangan bersama DJA, DJKN dan DJPB, (dana) mana yang bisa dilakukan untuk optimalisasi,” tutur Riko dalam keterangan resminya.

Kedua, fleksibilitas pinjaman tunai melalui upsize pinjaman program yang ada saat ini dari development partners baik bilateral maupun multirateral, di antaranya Bank Dunia, ADB, AFD, KfW, JICA, EDCF dan AIIB.

Meski begitu, lanjut Riko, upsize pinjaman program ini tidak bisa dilakukan semena-mena atau menaikkan setinggi-tingginya karena ada batas atas yang harus dipatuhi agar pinjaman tunai ini bersifat fleksibel, tetapi tetap terukur.

Ketiga, fleksibilitas menambah Surat Berharga Negara (SBN) melalui upsize penerbitan SBN domestik dan SBN valas dengan tetap memperhatikan kondisi pasar keuangan. Pemerintah juga membuka kesempatan private placement dari BUMN atau Lembaga Aset.

Keempat, mengutamakan penerbitan SBN domestik melalui mekanisme pasar, termasuk secara ritel. Kelima, dukungan bank Indonesia. Adapun, strategi yang terakhir hanya akan dilakukan apabila strategi pertama sampai dengan keempat sudah dilakukan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Luky Alfirman mengatakan pemerintah akan terus melakukan pemantauan dalam menentukan strategi kebijakan di tengah kondisi ketidakpastian saat ini.

“Kami selalu siap menggunakan instrumen APBN secara satu dalam kesatuan utuh dalam hal ini dari sisi penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Itu semua harus selalu dalam satu kesatuan yang utuh,” tutur Luky. (rig)