Ini Kunci Peradilan Berbiaya Ringan Versi Presiden Jokowi

JAKARTA, DDTCNews – Kecepatan dan keterbukaan menjadi kunci penting dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) 2019 di Jakarta Convention Center (JCC) pada hari ini, Rabu (26/2/2020). Masyarakat, sambungnya, harus memperoleh keputusan seadil-adilnya di tengah kepentungan antarpihak yang berperkara.

“Kami sangat menghargai upaya MA untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, yang cepat, dan yang berbiaya ringan. Ada di e-Court, e-Summons, e-Filing, e-Payment, dan juga ada e-Litigation,” kata Jokowi, seperti dikutip dalam laman resmi Setkab.

Masyarakat harus memperoleh layanan yang semakin baik dan cepat di tengah masalah yang semakin kompleks. Dia memaparkan dari 20.275 beban perkara pada 2019, hanya tersisa 217 perkara yang belum diputus. Jumlah tersebut, sambungnya, menjadi yang terendah sepanjang sejarah berdirinya MA.

Presiden memahami tantangan yang dihadapi oleh MA dan jajarannya sangatlah berat dan tidaklah mudah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang semakin baik diproyeksi akan diikuti perbaikan kualitas putusan. Dia mendukung langkah MA dan Komisi Yudisial (KY) dalam pengingkatan pengawasan hakim.

Di tengah banyaknya profesi-profesi baru di bidang hukum yang menjanjikan, sambung dia, minat untuk menjadi hakim juga harus terus didorong. Hal ini terutama dilakukan untuk fakultas-fakultas hukum terbaik sehingga bisa mendapatkan calon-calon hakim yang semakin berkualitas.

Presiden Jokowi memberikan apresiasi kepada MA yang telah melakukan reformasi besar-besaran terhadap dunia peradilan untuk melayani masyarakat. Hakim-hakim yang bersih dan berkualitas seharusnya diberi apresiasi sehingga tercipta peradilan yang berwibawa.

“Kredibilitas lembaga peradilan sangat ditentukan oleh kredibilitas para hakimnya. Karena itu, reward dan punishment harus diterapkan secara konsisten,” imbuh Presiden.

Tumbuhnya kepercayaan masyarakat pada dunia peradilan, sambung Jokowi, merupakan bagian yang sangat mendasar dari tumbuhnya kepercayaan masyarakat pada hukum. Dia ingin dalam masyarakat Indonesia tumbuh budaya sadar dan taat hukum.

“Sehingga hukum tampil bukan hanya dalam wajah yang represif yang menuntut kerja para penegak hukum, melainkan sadar hukum sudah hidup dalam budaya masyarakat sehingga kerja-kerja para penegak hukum menjadi lebih ringan,” jelas Jokowi. (kaw)