UNIVERSITAS JEMBER

Ini 3 Area Pajak yang Terkena Dampak Digitalisasi

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 23 November 2019 | 13:30 WIB
Ini 3 Area Pajak yang Terkena Dampak Digitalisasi

Partner Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji saat memberikan materi dalam seminar. (Foto: DDTCNews)

JEMBER, DDTCNews – Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 memberi pengaruh yang cukup besar bagi sektor perpajakan.

Hal ini diungkapkan oleh Partner Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji dalam seminar yang menjadi bagian dari Konferensi Nasional Pembangunan Sosial Ekonomi di Universitas Jember, Sabtu (23/11/2019).

“Teknologi dan digitalisasi tidak hanya akan mengubah bagaimana otoritas pajak akan memungut pajak secara optimal, tapi juga akan menentukan strategi pemerintah dalam memajaki lingkungan ekonomi dan model bisnis yang berbeda,” jelasnya.

Baca Juga:
Bayar dan Lapor Pajak Lebih Mudah via e-SPTPD, Kepatuhan Bakal Membaik

Menurutnya, ada tiga area pajak yang terpengaruh oleh kehadiran digitalisasi. Pertama, peningkatan kepatuhan wajib pajak. Teknologi informasi bisa digunakan oleh otoritas pajak untuk menjamin proses bisnis yang efektif dan efisien. Dengan digitalisasi, otoritas juga bisa mengoptimalkan data dalam pengujian kepatuhan pajak.

Pada saat yang bersamaan, wajib pajak juga bisa diuntungkan dari sisi pelayanan, pelaporan, pembayaran, hingga pengaduan terkait persoalan pajak. Dengan teknologi informasi, beberapa aspek tersebut bisa menjadi lebih mudah dilakukan.

Kedua, pemajakan ekonomi digital. Kehadiran bisnis digital telah menciptakan kesulitan bagi otoritas pajak. Menurut OECD, ekonomi digital merupakan the new shadow economy. Artinya, tanpa adanya kerjasama yang kuat dari platform digital, otoritas pajak akan kesulitan untuk memastikan kepatuhan dari para pelaku di bisnis tersebut.

Baca Juga:
DJP Jatim II Gelar Tax Gathering, Hadirkan 100 Wajib Pajak Terbesar

“Selain itu, dalam tataran pajak internasional, ekonomi digital telah membuka peluang praktik base erosion and profit shifting. Saat ini, belum ada konsensus global untuk memajaki mereka,” imbuh Bawono dalam seminar yang diadakan oleh Advanced Studies on Socio-Economy Development (A-SEED) Universitas Jember ini.

Ketiga, pemajakan atas robot. Wacana pengenaan pajak atas robot semakin mengemuka karena adanya kekhawatiran bahwa di masa mendatang penggunaan robot akan lebih efisien dari penggunaan tenaga kerja. Menurut Bawono, pro—kontra mengenai pemajakan atas robot, serta desain yang ideal diperkirakan akan menjadi topik diskusi ke depan.

Dalam acara yang menggandeng DDTC sebagai sebagi sponsor ini hadir pula beberapa narasumber lain, seperti Rektor Universitas AMIKOM Yogyakarta M. Suyanto serta Dosen Ubaya Gregorius Rudy Antonio.

Bersamaan dengan acara ini, DDTC dan Universitas Jember juga menandatangani perjanjian kerja sama pendidikan. Hal tersebut menjadi wujud konkret dari salah satu misi DDTC yaitu menghilangkan informasi asimetris di dalam masyarakat pajak Indonesia. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 10:30 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Bayar dan Lapor Pajak Lebih Mudah via e-SPTPD, Kepatuhan Bakal Membaik

Rabu, 16 Oktober 2024 | 13:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

DJP Jatim II Gelar Tax Gathering, Hadirkan 100 Wajib Pajak Terbesar

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 17:30 WIB KP2KP SINJAI

Pegawai Pajak Mampir ke Warung Nasi, Ingatkan Bayar dan Lapor Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja