INGGRIS

Inggris Didesak Tingkatkan Transparansi Negara-Negara Suaka Pajak

Redaksi DDTCNews | Selasa, 13 Oktober 2020 | 08:30 WIB
Inggris Didesak Tingkatkan Transparansi Negara-Negara Suaka Pajak

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews – Pemerintah Inggris berhasil meningkatkan secara bertahap kadar transparansi informasi keuangan di wilayah protektorat dan teritori luar negeri atau British Overseas Territories (BOT).

Peneliti dari The Global Tax Justice Network (TJN) Alex Cobham mengatakan keluarnya British Virgin Islands dan Cayman Islands dari daftar hitam suaka pajak Uni Eropa menjadi salah satu pencapaian Inggris dalam meningkatkan transparansi.

Menurutnya, kebijakan Pemerintah Inggris yang mewajibkan wilayah protektorat dan BOT untuk membuka data beneficial owner (BO) perusahaan cangkang pada dua tahun lalu mulai membuahkan hasil.

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

"Komitmen British Virgin Islands untuk menerbitkan catatan BO perlu disambut baik, tetapi agaknya itu hanya berdampak kecil bagi proses transparansi data keuangan," katanya, dikutip Selasa (13/10/2020).

Meski begitu, Cobham menilai komitmen transparansi dan memperkuat pertukaran informasi keuangan tujuan perpajakan dari yurisdiksi yang selama ini dikenal sebagai surga pajak masih perlu ditingkatkan.

Menurutnya, komitmen awal pemimpin British Virgin Islands and Cayman Islands baru sebatas kepada kewajiban menyediakan informasi BO untuk perusahaan cangkang yang bermukim di wilayahnya.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Ketersediaan informasi keuangan di yurisdiksi seperti British Virgin Islands and Cayman Islands belum lengkap lantaran data hanya menyebutkan pemilik dari perusahaan cangkang tetapi belum menyentuh pemilik dari instrumen keuangan seperti dana investasi dan skema investasi trust yang tidak termasuk dalam data yang wajib disetor kepada otoritas.

Selain itu, masih ada faktor risiko transparansi keuangan dari agenda Brexit yang efektif berlaku Januari 2021. Salah satu agenda Inggris keluar dari Eropa adalah mengembalikan kendali atas regulasi bidang keuangan.

Menurut Cobham, kondisi itu berpotensi menciptakan kebijakan fiskal yang lebih agresif dari Inggris seusai keluar dari Uni Eropa.

"Pemerintah Inggris menunjukkan tidak ada minat yang jelas dalam transparansi sehingga menimbulkan kekhawatiran terciptanya kemungkinan 'Singapura di Thames'," tuturnya seperti dilansir bangkokpost.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra