KENYA

Influencer Kena Pajak Digital

Muhamad Wildan | Rabu, 20 Januari 2021 | 17:19 WIB
Influencer Kena Pajak Digital

Ilustrasi. 

NAIROBI, DDTCNews – Otoritas pajak Kenya (Kenya Revenue Authority/KRA) menyatakan pajak digital atau digital service tax (DST) juga akan dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh influencer melalui platform digital.

Menurut KRA, hingga saat ini masih banyak influencer yang sama sekali tidak melaporkan penghasilannya atau bahkan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) yang seharusnya terutang.

"Influencer di sosial media juga diwajibkan untuk membayar DST mengingat penghasilan influencer berasal dari jasa yang ditawarkan melalui digital marketplace ataupun jasa periklanan digital," tulis KRA dalam keterangan resminya, dikutip pada Rabu (20/1/2021).

Baca Juga:
DJP Tunjuk 13 Perusahaan Asing sebagai Pemungut PPN PMSE

Menurut KRA, wajib pajak bisa dikategorikan sebagai influencer apabila wajib pajak tersebut menggunakan media sosial untuk mengajak follower-nya membeli atau menggunakan produk-produk tertentu.

Seperti diketahui, Pemerintah Kenya akan mulai mengenakan DST atas seluruh aktivitas transaksi digital terhitung sejak 1 Januari 2021. Tarif DST yang dikenakan mencapai 1,5% atas transaksi atau gross transaction value.

Jika wajib pajak merupakan subjek pajak dalam negeri dan memiliki kehadiran fisik di Kenya, DST yang dibayarkan dapat dikompensasikan dengan PPh yang jatuh tempo setiap tahun. Adapun bila wajib pajak adalah nonresiden dan tidak memiliki kehadiran fisik di Kenya, DST dikenakan secara final.

Baca Juga:
Catat! PMK 81/2024 Ubah Aturan Mata Uang dalam Penyetoran PPN PMSE

Untuk 2021, KRA menargetkan DST dikenakan terhadap 1.000 wajib pajak baik korporasi maupun orang pribadi. Barang dan jasa digital yang menjadi objek DST antara lain e-book, film, musik, game, tiket pertunjukan, media berbasis langganan, konten digital, jasa transportasi yang diselenggarakan melalui platform, serta transaksi cryptocurrency.

Dengan ini, seperti dilansir allafrica.com, rezim DST yang berlaku di Kenya cenderung lebih luas bila dibandingkan dengan rezim DST yang diterapkan di negara-negara lain. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 20 Januari 2025 | 18:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

DJP Tunjuk 13 Perusahaan Asing sebagai Pemungut PPN PMSE

Jumat, 03 Januari 2025 | 08:47 WIB PMK 81/2024

Catat! PMK 81/2024 Ubah Aturan Mata Uang dalam Penyetoran PPN PMSE

Kamis, 12 Desember 2024 | 17:55 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tunjuk Amazon Jepang Hingga Huawei Jadi Pemungut PPN PMSE

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?