INGGRIS

Inflasi Melambat, Negara Ini Bakal Pangkas Beban Pajak

Muhamad Wildan | Minggu, 19 November 2023 | 17:30 WIB
Inflasi Melambat, Negara Ini Bakal Pangkas Beban Pajak

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews - Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt mengatakan pemerintah saat ini memiliki ruang fiskal untuk memberikan keringanan pajak seiring dengan melambatnya laju inflasi di negara tersebut.

Namun, Hunt mengingatkan penurunan beban pajak akan diikuti dengan pengurangan beragam tunjangan sosial atau welfare benefits.

"Perekonomian tengah bergerak ke arah positif. Dengan demikian, terdapat ruang untuk mengurangi beban pajak. Pemerintah Inggris di bawah Partai Konservatif akan mengambil jalan tersebut," katanya, dikutip pada Minggu (19/11/2023).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Walau demikian, lanjut Hunt, pemangkasan beban pajak bukan langkah yang mudah diambil karena kebijakan tersebut harus diikuti dengan reformasi program kesejahteraan sosial.

"Tanpa mendahului kebijakan dari perdana menteri, kami berpandangan saat ini adalah titik balik bagi perekonomian Inggris," ujarnya seperti dilansir abcnews.go.com.

Sebagai informasi, inflasi Inggris per Oktober 2023 hanya 4,6%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 11%. Walau sudah melambat drastis, inflasi di Inggris masih berada di atas target bank sentral yang sebesar 2%.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Sementara itu, tarif pajak yang dipertimbangkan untuk dipangkas antara lain pajak korporasi dan pajak warisan. Tarif pajak warisan yang saat ini sebesar 40% dipertimbangkan untuk turun menjadi 30% atau bahkan 20%.

Saat ini, hanya 4% warisan di Inggris yang dikenai pajak warisan. Hal ini dikarenakan batas warisan tidak kena pajak yang berlaku di Inggris mencapai £500.000.

Pada saat yang sama, Inggris juga berencana untuk mereformasi program kesejahteraan sosial untuk mendorong lebih banyak orang kembali bekerja. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja