SWISS

Impor Mobil Listrik Melonjak, Otoritas Ini Hentikan Insentif Fiskal

Vallencia | Jumat, 07 April 2023 | 10:00 WIB
Impor Mobil Listrik Melonjak, Otoritas Ini Hentikan Insentif Fiskal

Ilustrasi.

ZURICH, DDTCNews – Pemerintah Swiss berencana untuk mengenakan kembali pajak impor atas kendaraan listrik mulai 2024. Rencana ini menandai berakhirnya insentif pajak impor atas kendaraan listrik yang selama ini dibebaskan.

Awalnya, pemerintah memberikan insentif pajak untuk menarik minat konsumsi masyarakat terhadap kendaraan listrik. Hasilnya, pengguna kendaraan listrik terus meningkat. Dalam perkembangannya, pemerintah memandang insentif tersebut sudah tidak diperlukan lagi.

“Pembebasan itu tidak lagi diperlukan mengingat jumlah mobil listrik terus meningkat. Selain itu, harganya juga sudah mendekati harga mobil dengan mesin pembakaran,” jelas pemerintah, Jumat (7/4/2023).

Baca Juga:
Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Seperti dilansir washingtonpost.com, pembebasan pajak impor atas kendaraan listrik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendukung penggunaan produk tersebut. Pajak impor atas kendaraan dikenakan sebesar 4% dari nilai impor dan bukan harga jual akhir kendaraan.

Dengan pemberian insentif tersebut, Swiss berhasil meningkatkan jumlah impor atas kendaraan listrik setiap tahun. Pada 2018, jumlah kendaraan listrik yang diimpor mencapai 8.000 unit. Kemudian, pada 2022, jumlah kendaraan listrik yang diimpor menjadi 45.000 unit.

Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan signifikan karena hampir seperlima dari jumlah kendaraan listrik yang diimpor pada 2018. Menanggapi hal tersebut, pemerintah berencana untuk menghentikan pemberian insentif pajak impor kendaraan listrik mulai 2024.

Baca Juga:
Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Dewan Federal menjelaskan langkah ini diperlukan untuk melawan penurunan penerimaan negara dari pajak kendaraan. Selain itu, penghentian pemberian insentif merupakan bagian dari rencana yang lebih luas untuk meningkatkan keuangan publik.

Sebagai informasi, belanja perpajakan yang dikucurkan pemerintah untuk insentif perpajakan tersebut mencapai CHF78 juta pada 2022. Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi sekitar CHF100 juta hingga CHF150 juta pada 2023. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha