PAJAK PENGHASILAN

Hitung PPh, Ini 3 Poin Penting saat Menentukan Besaran Laba BUT

Redaksi DDTCNews | Jumat, 21 Juni 2024 | 11:30 WIB
Hitung PPh, Ini 3 Poin Penting saat Menentukan Besaran Laba BUT

JAKARTA, DDTCNews - Bentuk usaha tetap (BUT) merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Namun, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, salah satunya dalam menentukan besaran laba suatu bentuk usaha tetap.

Merujuk pada Pasal 5 ayat (3) UU Pajak Penghasilan, terdapat 3 poin yang perlu diperhatikan dalam menentukan besaran laba suatu BUT. Pertama, biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan ialah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT.

“…yang besarnya ditetapkan oleh dirjen pajak,” bunyi penggalan Pasal 5 ayat (3) huruf a UU Pajak Penghasilan, dikutip pada Jumat (21/6/2024).

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Kedua, pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah: royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak‐hak lainnya; imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya; serta bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

Ketiga, pembayaran sebagaimana disebutkan pada poin kedua di atas yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai objek pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

Sebagai informasi, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pajak di Indonesia melalui bentuk usaha tetap tersebut.

Baca Juga:
Keputusan yang Dikirim via Coretax Dianggap Sudah Diterima Wajib Pajak

Merujuk pada Pasal 5 UU Pajak Penghasilan (PPh), terdapat 3 jenis penghasilan yang menjadi objek pajak bentuk usaha tetap (BUT).

  1. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai.
  2. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia.
  3. penghasilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 UU PPh yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

Untuk diperhatikan, biaya‐biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 3 di atas boleh dikurangkan dari penghasilan BUT. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP