KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Harga CPO Turun Berefek ke Penerimaan Bea Keluar, Ini Penjelasan DJBC

Dian Kurniati | Minggu, 30 Juni 2024 | 15:00 WIB
Harga CPO Turun Berefek ke Penerimaan Bea Keluar, Ini Penjelasan DJBC

Sejumlah pekerja memasukkan brondolan buah kelapa sawit (Elaeis Guineensis Jacq) ke dalam truk di Pelabuhan Rakyat Sungai Mesjid Kota Dumai, Riau, Kamis (23/5/2024). ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat penurunan harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) telah berimplikasi terhadap penerimaan bea keluar.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan penerimaan bea keluar CPO akan selalu mengikuti harga dan volume ekspor komoditas tersebut. Kementerian Keuangan juga tak berencana mengubah regulasi bea keluar untuk mengoptimalkan penerimaan dari bea keluar CPO.

"Untuk kebijakan bea keluarnya sampai dengan saat ini pemerintah tentunya tetap dengan kebijakan existing, belum ada perubahan," katanya, dikutip pada Minggu (30/6/2024).

Baca Juga:
Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Askolani menuturkan pemerintah tidak akan terburu-buru mengubah regulasi mengenai bea keluar CPO. Dalam proses pengkajinya, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan antara lain keberlangsungan industri dan petani sawit.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan bea keluar dari kelapa sawit turun 67,6%. Kondisi ini disebabkan harga CPO rata-rata turun sebesar 9,32%. Selain itu, volume ekspor produk sawit juga turun 9,68% dari 15,6 juta ton menjadi 14,1 juta ton.

Secara umum, penerimaan bea keluar tercatat Rp7,7 triliun atau setara dengan 43,9% dari target. Realisasi penerimaan bea keluar ini tumbuh 49,6% ditopang oleh bea keluar dari mineral, utamanya tembaga.

Baca Juga:
Perkuat Kelancaran dan Keamanan Trafik Barang, DJBC Serukan Kolaborasi

Melalui PMK 39/2022 s.t.d.t.d PMK 71/2023, pemerintah telah menurunkan threshold harga CPO yang dikenakan bea keluar menjadi di atas US$680/MT, dari sebelumnya US$750/MT. Revisi dilakukan untuk mengantisipasi perubahan harga CPO di pasar global serta mendukung kebijakan hilirisasi.

Beleid itu juga menambahkan kelompok tarif bea keluar berdasarkan harga referensi CPO dan produk turunannya. Semula, hanya ditetapkan 12 kelompok tarif bea keluar, tetapi kini bertambah menjadi 17.

Dahulu, kelompok tarif bea keluar diatur berdasarkan harga referensi US$750 per ton hingga US$1.250 per ton. Sementara saat ini, kelompok tarif bea keluar diatur hingga harga referensi mencapai US$1.500 per ton.

Baca Juga:
Pejabat DJBC Punya Wewenang Minta Laporan Keuangan ke Pengguna Jasa

Misal pada CPO, sebelumnya diatur tarif bea keluar dikenakan berkisar US$0 - US$200 per ton. Tarif US$0 berlaku ketika harga referensi CPO kurang dari atau sama dengan US$750 per ton, sedangkan tarif US$200 per ton berlaku jika harga referensinya lebih dari US$1.250 per ton.

Seiring dengan diterbitkannya PMK 98/2022, tarif bea keluar CPO kini bisa mencapai US$288 per ton apabila harga referensinya lebih dari US$1.500 per ton.

Dari 24 pos tarif produk kelapa sawit yang dikenakan bea keluar, kenaikan tarif terjadi pada 19 pos tarif. Selain CPO, kenaikan tarif bea keluar juga berlaku pada produk di antaranya crude palm olein, crude palm stearin, crude palm kernel olein, crude palm kernel stearin, dan palm fatty acid. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor