Harga BBM Naik, Sri Mulyani Sebut Tren Inflasi Masih Terkendali

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan angka inflasi Indonesia masih terkendali meski tengah mendapat tekanan besar dari kenaikan harga pangan dan energi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tekanan dari harga pangan dan energi cukup berat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meski demikian, menurutnya inflasi Indonesia masih terkendali.

“Jika melihat inflasi bulan lalu, Agustus dari 4,9% turun sedikit menjadi 4,6%. Inflasi biasanya terjadi pada September,” katanya dikutip dari laman Kemenkeu, Selasa (13/9/2022).

Menurut Sri Mulyani, harga bergejolak dari pangan (volatile food) merupakan penyumbang utama inflasi Indonesia. Salah satu contohnya antara lain gandum dan minyak goreng yang berkorelasi tinggi dengan situasi geopolitik.

“Jadi pertanyaan dari sudut pandang kebijakan, bagaimana kita akan merespon inflasi yang terutama dari gangguan pasokan, terutama pada harga makanan yang menurut saya bisa dicegah,” jelas menteri keuangan.

Selain pangan, tekanan juga datang dari harga energi. Pemerintah saat ini sudah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Solar dan Pertalite mengalami kenaikan harga rata-rata 30%. Pemerintah berharap kenaikan harga BBM tersebut dapat mengurangi tekanan APBN.

Meski begitu, pemerintah mengakui kenaikan harga tersebut mengerek inflasi administered price. “Jadi kami mencoba untuk memastikan bahwa pertama jika masalah datang dari sisi pasokan, kami akan mengatasi di sisi pasokan,” sebut Sri Mulyani.

Selain itu, lanjut menkeu, Bank Indonesia juga menetapkan kebijakan untuk mengelola ekspektasi inflasi serta stabilitas rupiah. Di tengah dollar yang terus menguat, depresiasi Indonesia sekitar 4,5% relatif ringan atau sedang ketimbang negara lain.

Hal ini juga disebabkan kinerja neraca pembayaran Indonesia yang cukup baik. “Neraca perdagangan telah surplus selama 27 bulan, jadi kami memiliki lebih banyak ketahanan di sisi eksternal, tetapi kami tahu bahwa situasi global tidak akan mudah,” jelas Menkeu. (rig)