TRANSFER PRICING

Hadapi Sengketa Transfer Pricing, Harus Cermat Siapkan Strategi

Redaksi DDTCNews | Kamis, 16 Desember 2021 | 17:30 WIB
Hadapi Sengketa Transfer Pricing, Harus Cermat Siapkan Strategi

Senior Partner DDTC Danny Septriadi dan Associate Partner DDTC Yusuf Wangko Ngantung dalam webinar bertajuk Strategi Efektif Menghadapi Sengketa Transfer Pricing di Pengadilan Pajak dan Studi Kasus yang digelar DDTC Academy pada hari ini, Kamis (16/12/2021). 

JAKARTA, DDTCNews - Dalam menghadapi sengketa transfer pricing di Pengadilan Pajak, baik wajib pajak maupun otoritas harus memiliki strategi yang andal demi tercapainya keadilan.

Hal tersebut menjadi salah satu bahasan dalam webinar bertajuk Strategi Efektif Menghadapi Sengketa Transfer Pricing di Pengadilan Pajak dan Studi Kasus yang digelar DDTC Academy pada hari ini, Kamis (16/12/2021).

Transfer pricing merupakan konsekuensi logis dari adanya transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa antarperusahaan dalam grup usaha. Namun, jika otoritas menemukan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha tidak dipenuhi, dari sinilah awal timbulnya sengketa.

Baca Juga:
Kemenkeu Sebut Pemda Siap Berlakukan Opsen Pajak Mulai 5 Januari 2025

Terdapat beberapa strategi yang dapat menjadi bekal dalam menghadapi sengketa transfer pricing. Pertama, mengidentifikasi secara cermat pokok dari sengketa. Kedua, memahami sumber hukum yang dapat digunakan dalam sengketa di Pengadilan Pajak, termasuk peran sumber hukum dalam putusan pengadilan.

Ketiga, memahami konsep dari penemuan hukum oleh hakim (rechtsvinding) serta memahami keberadaan beban pembuktian dalam sengketa transfer pricing, baik pada pihak otoritas pajak maupun wajib pajak.

Keempat, mempersiapkan alat bukti di persidangan. Dari berbagai alat bukti yang diatur dalam ketentuan Pasal 69 UU Pengadilan Pajak, salah satunya adalah keterangan ahli. Keterangan ahli memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa pajak di pengadilan.

Baca Juga:
Aturan Terbaru Tarif PPN 12 Persen, Download di Sini!

Kelima, memahami asas Audi et Alteram Partem. Keenam, memahami peran aturan Pasal 84 ayat (1) huruf e, f dan h Undang-Undang Pengadilan Pajak dalam suatu putusan Pengadilan Pajak. Ketujuh, memahami peran berita acara sidang (BAS) sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU Pengadilan Pajak dalam suatu proses resolusi sengketa transfer pricing.

Kedelapan, memahami kesalahan penalaran dan bentuknya. Langkah ini termasuk berhati-hati dalam menyampaikan argumentasi agar tidak muncul sebuah kesalahan penalaran dalam argumentasi kita.

Pihak yang bersengketa juga harus peka dan cermat dalam memperhatikan argumentasi lawan. Perlu dilihat apakah pihak lawan memiliki sebuah kesalahan penalaran dalam argumentasi yang disampaikan.

Baca Juga:
Efek Tarif 12%, PPN Penyerahan Emas Perhiasan Naik Per 1 Januari 2025

Terakhir, membaca dan mengikuti perkembangan terkini dalam bidang perpajakan. Terkait dengan hal ini, perlu juga untuk mengikuti perkembangan ekonomi dan model bisnis untuk dapat menyajikan argumentasi dengan baik.

Webinar ini dibawakan oleh 2 expert transfer pricing DDTC. Mereka adalah Senior Partner DDTC Danny Septriadi dan Associate Partner DDTC Yusuf Wangko Ngantung. Selain itu, Managing Partner DDTC Darussalam hadir menyampaikan opening speech.

Adapun DDTC Academy memberikan berbagai program pelatihan perpajakan, khususnya pajak internasional dan transfer pricing dengan standar tinggi. DDTC Academy juga menjadi satu-satunya penyedia pelatihan persiapan sertifikasi ADIT di Indonesia yang direkomendasikan CIOT. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 04 Januari 2025 | 10:00 WIB DIR. KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASA DJBC NIRWALA DWI HERYANTO

‘Penyesuaian Harga Eceran Mencegah Orang Berpindah ke Rokok Murah’

Sabtu, 04 Januari 2025 | 09:00 WIB PAJAK KARBON

Ditagih Aturan Pajak Karbon, Sri Mulyani Sampaikan Hal Ini

Sabtu, 04 Januari 2025 | 08:00 WIB PMK 131/2024

Aturan Terbaru Tarif PPN 12 Persen, Download di Sini!

BERITA PILIHAN
Sabtu, 04 Januari 2025 | 10:00 WIB DIR. KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASA DJBC NIRWALA DWI HERYANTO

‘Penyesuaian Harga Eceran Mencegah Orang Berpindah ke Rokok Murah’

Sabtu, 04 Januari 2025 | 09:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Syarat Tindak Pidana pada Permohonan AEO Hanya untuk Badan usaha

Sabtu, 04 Januari 2025 | 09:00 WIB PAJAK KARBON

Ditagih Aturan Pajak Karbon, Sri Mulyani Sampaikan Hal Ini

Sabtu, 04 Januari 2025 | 08:00 WIB PMK 131/2024

Aturan Terbaru Tarif PPN 12 Persen, Download di Sini!

Jumat, 03 Januari 2025 | 20:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Efek Tarif 12%, PPN Penyerahan Emas Perhiasan Naik Per 1 Januari 2025

Jumat, 03 Januari 2025 | 19:00 WIB PER-25/BC/2024

DJBC Bentuk Agen Fasilitas Kepabeanan, Apa Saja Fungsinya?

Jumat, 03 Januari 2025 | 18:30 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Ringankan Pokok Pajak Kendaraan dan BBNKB

Jumat, 03 Januari 2025 | 18:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Bea Keluar atas Koreksi Nilai Ekspor CPO

Jumat, 03 Januari 2025 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Jamin Kelebihan Pungut PPN Bakal Dikembalikan