Hadapi Corona, Sederet Kebijakan Pajak Baru Mulai Berlaku Tahun Depan

MOSCOW, DDTCNews—Pemerintah akhirnya mendapatkan persetujuan dari parlemen atas proposal anggaran 2021-2023 yang akan meningkatkan tarif beberapa jenis pajak demi meningkatkan penerimaan negara.

Pengamat ekonomi dari BSC Global Markets Vladimir Tikhomirov mengatakan pandemi virus Corona atau Covid-19 membuat Rusia harus mengubah kebijakan fiskal yang sudah bertahan lama.

"Kebijakan anggaran Rusia bertumpu kepada campuran populisme dengan kebijakan pajak tinggi untuk kelas menengah dan janji dukungan fiskal yang berkelanjutan untuk kelompok miskin," katanya dikutip Selasa (22/9/2020).

Tikhomirov menyebutkan Rusia memiliki modal kuat untuk melakukan perubahan kebijakan pajak karena perdana Menteri yang menjabat saat ini yaitu Mikhail Mishustin merupakan mantan bos otoritas pajak federal.

Selama kepemimpinannya, Mishutin dianggap berhasil meningkatkan penerimaan negara sebesar 20%, padahal pemerintah hanya meningkatkan tarif PPN 2% dari 18% menjadi 20% pada Januari 2019.

Melalui kepemimpinan Mishustin di kursi perdana menteri, sejumlah perubahan kebijakan sudah diumumkan pemerintah. Rusia mulai mengenalkan PPh OP atas penghasilan bunga dari instrumen investasi seperti deposito.

Kemudian, mengubah struktur tarif PPh progresif. Bahkan, Rusia juga mendorong perubahan perjanjian pajak atau P3B dengan negara mitra untuk menggenjot setoran dividen lintas yurisdiksi.

Tak hanya itu, pemerintah juga berencana mengubah tarif PPh yang tidak pernah berubah dalam 20 tahun terakhir. Perubahan tarif PPh khusus untuk orang pribadi akan dilakukan secara selektif.

Jika tidak ada aral melintang, tarif PPh OP akan dinaikkan dari 13% menjadi 15% untuk kelompok orang dengan penghasilan lebih dari 2 juta rubel atau setara dengan Rp389 juta per tahun.

"Kremlin juga mencari sumber pendapatan baru di tempat lainnya, yaitu pada industri hulu ekstraktif tambang dan migas," tutur Tikhomirov seperti dilansir intellinews.com. (rig)