Giliran Provinsi Ini yang Pungut Pajak Layanan Internet

KARACHI, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Sindh Pakistan mengenakan pajak penjualan atas pemakaian layanan internet dan broadband. Atas langkah ini, layanan internet akan menjadi lebih mahal.

Keputusan tersebut telah diinformasikan kepada provider. Atas keputusan tersebut, mulai 1 Juli, semua pelanggan internet dan broadband – terlepas dari kecepatan atau paket – akan membayar pajak penjualan dengan tarif 19,5%.

“Dewan Pendapatan Sindh (Sindh Revenue Board/SRB) telah menarik insentif pajak penjualan untuk layanan internet dan layanan broadband dan berlaku mulai 1 Juli 2019,” kata Dewan Pendapatan Sindh, seperti dikutip pada Jumat (26/7/2019).

Sebelum diturunkannya keputusan tersebut, pada 2011, layanan internet dan broadband dibebaskan dari pajak penjualan. Selanjutnya, pada 2013 dan 2016, pemberitahuan dikeluarkan untuk pengenaan pajak kepada beberapa paket internet yang dipilih.

Layanan internet dan broadband dengan kecepatan 2 mbps hingga 4 mbps – yang biayanya masing-masing tidak melebihi 1.500 rupee (sekitar Rp130.415) per bulan dan 2.500 rupee (sekitar Rp217.358) per bulan – dibebaskan dari pajak penjualan sebelum keputusan itu muncul.

Pembebasan Federal Excise Duty (FED) pada layanan internet dan broadband juga telah ditarik oleh Pemerintah Federal yang berlaku mulai 1 Juli 2019 dan telah dikenakan di beberapa provinsi antara lain Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, dan Balochistan dengan tarif 19,5%. Tarif itu sama dengan tarif yang sama diterapkan di Sindh.

“Hal lumrah bagi pemerintah untuk mengenakan pajak tinggi pada hal-hal yang berbahaya bagi warga negara seperti rokok. Demikian pula, kami terus melindungi warga dari efek berbahaya dari internet,” kata Parvez Iftikhar, pakar IT dan CEO Universal Service Fund (USF) dan Country Head Siemens Telecom Pakistan.

Seperti dilansir tribune.com.pk, Parvez mengatakan seluruh dunia telah mengkonfirmasi bahwa penggunaan internet membantu dalam pertumbuhan ekonomi, keuangan, kesehatan, keseimbangan gender, inovasi dan daya saing. Namun, tidak semua hal tersebut dianggap sebagai manfaat yang baik. (MG-dnl/kaw)