AMERIKA SERIKAT

Giliran Capres AS Ini Rilis SPT, Setorannya US$2 Juta

Redaksi DDTCNews | Senin, 15 April 2019 | 10:30 WIB
Giliran Capres AS Ini Rilis SPT, Setorannya US$2 Juta

Kamala Harris.(foto: MarketWatch)

WASHINGTON, DDTCNews – Kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) 2020 Kamala Harris turut mengumumkan laporan surat pemberitahuan (SPT) tahunannya selama periode 15 tahun terakhir. Publikasi SPT Harris disebut-sebut mencatatkan periode terbanyak dibanding kandidat lainnya.

Seperti dikabarkan di sejumlah media massa, Harris dan suaminya Doug Emhoff melapor penghasilan pada 2018 sebanyak US1,88 juta (Rp26,46 miliar). Penghasilan tersebut dikenakan pajak federal sebesar US$700.000 (Rp9,85 miliar).

“Harris dan Emhoff telah melapor SPT bersama-sama sejak 2014. Emhoff telah melaporkan lebih dari $1 juta (Rp14,07 miliar) dalam pendapatan setiap tahunnya. Mereka telah membayar lebih dari $2 juta (Rp28,14 miliar) pajak,” demikian informasi yang dilansir Washington Post, Senin (15/4/2019).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Pelaporan SPT Harris dan suaminya itu sebagian besar disokong oleh suaminya sekitar US$1.5 juta (Rp21,11 miliar). Sementara, penghasilan Harris dari jabatannya sebagai Senat sebesar US$157.000 (Rp2,21 miliar) dan gajinya sebagai penulis US$320.000 (Rp4,5 miliar).

Publikasi SPT ini menjadi suatu keberanian sejumlah kandidat presiden AS 2020 sebagai bentuk kampanye. Sebelumnya, Elizabeth Warren telah mempublikasi 11 tahun SPT, lalu Kirsten Gillibrand dan Amy Klobuchar telah mempublikasi 12 tahun SPT.

Di samping itu, publikasi SPT juga sebagai upaya untuk menekan Presiden AS Donald Trump agar segera mempublikasi SPT 2018. Ini mengingat Trump selalu berkelit dan mengaku sedang menjalani proses audit sehingga tidak bisa mempublikasi SPT kepada publik.

Baca Juga:
Ada Aturan Baru, Exchanger Kripto Harus Punya Hak Akses NIK Dukcapil

Kendati alasan audit kerap digunakan Trump untuk menghindar dari publikasi SPT, seluruh kandidat presidensial AS 2020 tetap menerapkan berbagai cara agar Trump segera mempublikasi SPT. Terlebih, fraksi Demokrat sangat mendesak Trump agar mempublikasikan pajaknya.

Demokrat beranggapan seluruh parlemen akan mendapatkan informasi dari bisnis yang dijalani oleh Presiden AS selama ini dan khususnya terkait potensi adanya konflik kepentingan. Sayangnya, hingga saat ini Trump belum mempublikasikan SPT-nya.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN