Gelar Survei, DJP: Agar Program 3C Penuhi Ekspektasi Wajib Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menggelar survei layanan program click, call, dan counter (3C) untuk mendapatkan respons pengalaman dari wajib pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan masukan dari wajib pajak sangat penting untuk pengembangan layanan 3C pada masa depan. Pengalaman wajib pajak akan menjadi dasar DJP dalam menyempurnakan program 3C.

"Survei ini hanya untuk mendapatkan masukan dari para wajib pajak,” katanya, Jumat (11/12/2020).

Hestu menjelaskan pengembangan layanan pajak berbasis teknologi informasi akan dijalankan tidak hanya untuk kepentingan otoritas. Survei dilakukan DJP agar mampu menangkap kebutuhan wajib pajak terhadap pelayanan dari otoritas.

Hal tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak sebagai pengguna. Peningkatkan layanan juga melihat perkembangan teknologi dan memenuhi perubahan perilaku dan kebutuhan WP atas pelayanan elektronik dalam urusan pemenuhan administrasi pajak.

"Ini dilakukan agar implementasi program 3C bisa lebih memenuhi ekspektasi pengguna layanan dengan lebih baik," ungkap Hestu.

Otoritas pajak mengharapkan partisipasi pengguna layanan DJP untuk dapat mengisi survei program 3C. Pengisian survei dilakukan melalui tautan yang sudah dikirimkan DJP melalui email pengguna layanan.

Adapun jangka waktu pengisian survei yang semula sampai dengan Jumat, 4 Desember 2020, diperpanjang sampai dengan Minggu, 17 Januari 2021. Perpanjangan waktu dilakukan untuk mendapat masukan yang lebih banyak agar menjadi bahan pengembangan layanan DJP.

DJP menjamin pelaksanaan survei layanan program 3C tidak dipungut biaya. Setiap informasi dan keterangan terkait yang diberikan, sambung DJP, bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan survei layanan program 3C.

Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai pelaksanaan survei ini, pengguna layanan dipersilakan untuk menghubungi contact center Kring Pajak 1500200 atau account representative (AR) pada KPP tempat pengguna layanan terdaftar. (kaw)