Gedung Pemerintahan di IKN Ditarget Selesai 2028

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Presiden Prabowo Subianto berharap DPR dan MPR bisa menyelenggarakan sidang paripurna di IKN pada Agustus 2028.

"Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan presiden dan wakil presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," ujar Raja Juli, dikutip Minggu (27/10/2024).

Prabowo berkomitmen untuk menyelesaikan gedung-gedung kementerian dan gedung lembaga legislatif dan yudikatif dalam waktu 4 tahun. Prabowo berpandangan pembangunan gedung-gedung pemerintahan harus selesai mengingat ke depan IKN akan berfungsi sebagai ibu kota politik.

Dengan target tersebut, Raja Juli mengatakan pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN yang diinisiasi oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," kata Raja Juli.

Seperti diketahui, komitmen untuk menyelesaikan gedung-gedung pemerintahan sudah diungkap oleh Prabowo saat yang bersangkutan belum dilantik menjadi presiden. "Gedung MPR/DPR menjadi prioritas dengan perumahan anggota MPR/DPR dan kantornya. MA dan MK juga sangat mendesak menurut saya," ujar Prabowo pada Agustus 2024.
Bahkan, Prabowo telah berkomitmen menyiapkan anggaran yang besar untuk pembangunan IKN. "Saya ingin meyakinkan Otorita [IKN] bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini," ujar Prabowo.

Adapun total anggaran yang disiapkan dalam APBN 2025 untuk mendanai pembangunan IKN pada tahun depan adalah senilai Rp15 triliun. Anggaran dimaksud terdiri dari anggaran Otorita IKN senilai Rp5,8 triliun dan anggaran Kementerian PUPR senilai Rp9,11 triliun. (sap)