MEKSIKO

Gara-Gara Kebijakan Pajak Ini, 16 Asosiasi Kirim Surat ke Pemerintah

Muhamad Wildan | Minggu, 01 November 2020 | 13:00 WIB
Gara-Gara Kebijakan Pajak Ini, 16 Asosiasi Kirim Surat ke Pemerintah

Ilustrasi. (DDTCNews)

MEXICO CITY, DDTCNews – Sebanyak 16 asosiasi perusahaan digital yang berasal dari Meksiko, AS, dan Kanada meminta Pemerintah Meksiko untuk membatalkan klausul sanksi pemutusan koneksi bagi perusahaan digital nonresiden yang belum memenuhi ketentuan perpajakan.

Dalam surat yang dikirimkan oleh 16 asosiasi tersebut, sanksi pemutusan koneksi dinilai bertentangan dengan hukum yang berlaku di Meksiko dan berpotensi berdampak negatif terhadap perekonomian domestik.

"Klausul ini bakal menimbulkan biaya pajak yang tidak perlu. Kami meminta pemerintah untuk mencari langkah lain yang tidak berdampak negatif terhadap ekonomi domestik," tulis 16 asosiasi dalam suratnya, dikutip Minggu (01/11/2020).

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Asosiasi perusahaan digital berargumen ketentuan sanski pemutusan koneksi bertentangan dengan Pasal 145 dari Federal Telecommunications and Broadcasting Law yang berlaku di Meksiko. Sanksi itu juga bertentangan dengan Pasal 6 Konstitusi Meksiko yang menjamin aksesibilitas informasi.

Dalam urusan perpajakan, ketentuan tersebut juga akan menciptakan biaya kepatuhan yang berlebih, terutama bagi perusahaan digital nonresiden yang menyediakan layanan digital di Meksiko secara gratis.

Selain itu, pemutusan koneksi juga akan berdampak negatif terhadap geliat ekonomi mengingat tidak sedikit usaha kecil dan menengah yang memanfaatkan platform digital dalam menjual produknya kepada konsumen.

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

"Pemblokiran layanan digital tersebut akan membuat usaha kecil dan menengah Meksiko makin sulit bersaing dan akan menekan iklim ekonomi digital Meksiko ke depan," tulis asosiasi perusahaan digital dalam suratnya.

Menurut asosiasi, Meksiko sebaiknya melakukan penyederhanaan atas proses registrasi perpajakan di Meksiko guna memudahkan perusahaan digital, terutama soal administrasi PPN. Menurut asosiasi, pemerintah ada baiknya mengadopsi best practice internasional.

Untuk diketahui, asosiasi-asosiasi yang mengirimkan surat tersebut antara lain asosiasi perdagangan seperti US Chamber of Commerce, American Chamber of Commerce of Mexico, Canadian Chamber of Commerce.

Ada lagi, International Chamber of Commerce Mexico, hingga asosiasi perusahaan digital seperti The App Association (ACT), Asociación de Internet MX, Asociación Latinoamérica de Internet (ALAI), hingga Information Technology Industry Council (ITI). (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Rabu, 29 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ingin Kenakan Bea Masuk 100 Persen atas Impor Semikonduktor

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi