PRANCIS

FTA Sebut Representasi Perempuan dalam Otoritas Pajak Masih Minim

Muhamad Wildan | Rabu, 18 November 2020 | 14:45 WIB
FTA Sebut Representasi Perempuan dalam Otoritas Pajak Masih Minim

Tampilan awal laporan FTA. (foto: hasil tangkapan layar)

PARIS, DDTCNews – Forum on Tax Administration (FTA) Gender Balance Network meluncurkan laporan baru yang berjudul Advancing Gender Balance in the Workforce: A Collective Responsibility.

Dalam laporan tersebut, FTA menyoroti minimnya representasi perempuan pada jabatan-jabatan tinggi di berbagai institusi otoritas pajak anggota FTA. Laporan ini secara khusus mengusung pendekatan dan kebijakan yang bisa diadopsi oleh otoritas pajak anggota FTA guna meningkatkan kesetaraan gender pada institusi otoritas pajak.

"Kebijakan-kebijakan di berbagai negara yang tertuang pada laporan ini menekankan urgensi untuk segera menindaklanjuti ketimpangan yang dialami oleh perempuan," ujar Komisioner Inland Revenue New Zealand Naomi Ferguson pada keterangan resmi, dikutip Rabu (18/11/2020).

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Laporan tersebut terbagi dalam lima bab yang masing-masing membahas antara lain tentang produk legislasi dan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender, praktik-praktik kerja yang menjamin keterlibatan laki-laki dan perempuan.

Kemudian, perkembangan rencana aksi untuk menjembatani kesenjangan, strategi komunikasi yang diterapkan guna mendorong kesetaraan gender, dan inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk mendorong perekrutan dan pengembangan perempuan pada institusi otoritas pajak.

Contoh-contoh kebijakan dalam kelima bab pada laporan tersebut diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi institusi-institusi otoritas pajak di berbagai negara untuk mendorong kesetaraan gender sesuai dengan konteks budaya di negara masing-masing.

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Sementara itu, Wakil Direktur Center for Tax Policy and Administration OECD Grace Perez-Navarro menilai kesetaraan gender dan dukungan terhadap partisipasi perempuan bisa menciptakan ekonomi yang lebih kuat, produktif, dan inklusif.

"FTA Gender Balance Network memiliki peran penting untuk mendorong kesetaraan gender di dalam institusi otoritas pajak melalui berbagai inisiatif kebijakan dan program," ujarnya.

Untuk diketahui, FTA Gender Balance Network dibentuk pada Maret 2019 melalui FTA Plenary yang diselenggarakan di Santiago, Chile. Adapun FTA Gender Balance Network dibentuk sebagai upaya meningkatkan kesetaraan gender pada anggota FTA. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis