PRANCIS

FTA Sebut Representasi Perempuan dalam Otoritas Pajak Masih Minim

Muhamad Wildan | Rabu, 18 November 2020 | 14:45 WIB
FTA Sebut Representasi Perempuan dalam Otoritas Pajak Masih Minim

Tampilan awal laporan FTA. (foto: hasil tangkapan layar)

PARIS, DDTCNews – Forum on Tax Administration (FTA) Gender Balance Network meluncurkan laporan baru yang berjudul Advancing Gender Balance in the Workforce: A Collective Responsibility.

Dalam laporan tersebut, FTA menyoroti minimnya representasi perempuan pada jabatan-jabatan tinggi di berbagai institusi otoritas pajak anggota FTA. Laporan ini secara khusus mengusung pendekatan dan kebijakan yang bisa diadopsi oleh otoritas pajak anggota FTA guna meningkatkan kesetaraan gender pada institusi otoritas pajak.

"Kebijakan-kebijakan di berbagai negara yang tertuang pada laporan ini menekankan urgensi untuk segera menindaklanjuti ketimpangan yang dialami oleh perempuan," ujar Komisioner Inland Revenue New Zealand Naomi Ferguson pada keterangan resmi, dikutip Rabu (18/11/2020).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Laporan tersebut terbagi dalam lima bab yang masing-masing membahas antara lain tentang produk legislasi dan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender, praktik-praktik kerja yang menjamin keterlibatan laki-laki dan perempuan.

Kemudian, perkembangan rencana aksi untuk menjembatani kesenjangan, strategi komunikasi yang diterapkan guna mendorong kesetaraan gender, dan inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk mendorong perekrutan dan pengembangan perempuan pada institusi otoritas pajak.

Contoh-contoh kebijakan dalam kelima bab pada laporan tersebut diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi institusi-institusi otoritas pajak di berbagai negara untuk mendorong kesetaraan gender sesuai dengan konteks budaya di negara masing-masing.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Sementara itu, Wakil Direktur Center for Tax Policy and Administration OECD Grace Perez-Navarro menilai kesetaraan gender dan dukungan terhadap partisipasi perempuan bisa menciptakan ekonomi yang lebih kuat, produktif, dan inklusif.

"FTA Gender Balance Network memiliki peran penting untuk mendorong kesetaraan gender di dalam institusi otoritas pajak melalui berbagai inisiatif kebijakan dan program," ujarnya.

Untuk diketahui, FTA Gender Balance Network dibentuk pada Maret 2019 melalui FTA Plenary yang diselenggarakan di Santiago, Chile. Adapun FTA Gender Balance Network dibentuk sebagai upaya meningkatkan kesetaraan gender pada anggota FTA. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah

Minggu, 20 Oktober 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tempat Tinggal Berubah, Apakah Harus Pindah KPP Terdaftar?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja