SIDANG PARIPURNA RAPBN 2018

Fraksi PDIP: Potensi Pajak Bisnis Digital Perlu Digali

Redaksi DDTCNews | Kamis, 24 Agustus 2017 | 17:20 WIB
Fraksi PDIP: Potensi Pajak Bisnis Digital Perlu Digali

JAKARTA, DDTCNews – Anggota DPR meminta pemerintah agar bisa merealisasikan penerimaan perpajakan sesuai dengan asumsi dalam RAPBN 2018 yang dipatok Rp1.609,4 triliun.

Anggota Fraksi PDIP Adisatrya Sulisto mengatakan penggalian potensi penerimaan pajak harus semakin ditingkatkan, pasalnya pertumbuhan penerimaan pajak yang sebesar 9,28% hanya bisa dicapai melalui berbagai upaya yang optimal.

“Pemerintah harus menghitung secara realistis soal target pajak yang akan dicapai pada tahun depan. Pemerintah juga perlu menggali sumber penerimaan pajak baru dan menggali lebih dalam lagi,” ujarnya dalam Sidang Paripurna DPR RI Jakarta, Kamis (24/8).

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Adi menegaskan dalam rangka menggenjot penerimaan perpajakan, pemerintah tetap harus menjaga kondisi perekonomian yang sedang berjalan sehingga tidak terkena imbas terlalu besar atas berbagai upaya pemerintah maupun otoritas pajak.

Di samping itu, menurutnya pemerintah pun harus bisa meningkatkan penerimaan pajak melalui pengenaan pajak atas bisnis digital yang belakangan ini perkembangannya semakin pesar. Pungutan pajak atas bisnis digital yang berpotensi sangat besar bisa mendorong penerimaan pajak tahun depan.

Maka itu, Fraksi PDIP meminta pemerintah agar bisa mengejar angka asumsi penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2018 yang sebanyak 85,67% dari total penerimaan negara sekitar Rp1.878,4 triliun melalui pengenaan pajak terhadap bisnis digital atau bisnis online.

Kendati demikian Fraksi PDIP menyetujui RAPBN untuk dibahas lebih lanjut untuk semakin mendorong kemakmuran rakyat. “Fraksi PDIP menyetujui RAPBN 2018 dibahas lebih lanjut, sepanjang RAPBN dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Jumat, 18 Oktober 2024 | 10:30 WIB KOTA SERANG

Kejar Pendapatan Daerah, Kota Ini Bakal Bentuk Tim Intelijen Pajak

Kamis, 17 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Transisi Pemerintahan Berjalan, DJP Fokus Amankan Penerimaan Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN