Fokus Pulihkan Ekonomi, Ini Rencana Kebijakan Perpajakan Malaysia 2022

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Pemerintah Malaysia menerbitkan rencana anggaran (Pre-Budget Statement), termasuk rencana kebijakan perpajakan, yang akan difokuskan pada pemulihan ekonomi pada tahun depan.

Menteri Keuangan Malaysia Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz memperkirakan ekonomi 2022 akan pulih dari krisis Covid-19. Untuk itu, pemerintah menerbitkan rencana anggaran sebagai arahan, pendekatan, dan target yang hendak dicapai pada 2022.

“Anggaran 2022 akan didorong untuk pemulihan nasional, agar keluar dari krisis Covid-19, serta melanjutkan agenda untuk membantu kehidupan dan sektor ekonomi yang terkena dampak Covid-19,” katanya dikutip dari Malay Mail, Senin (6/9/2021).

Salah satu fokus rencana anggaran adalah peningkatan pemasukan negara melalui pajak. Berbagai kebijakan pajak akan dilakukan, mulai dari kepatuhan pajak hingga program pengungkapan sukarela khusus pajak tidak langsung.

Pemerintah juga akan mengadakan program pengenalan sertifikat kepatuhan pajak sebagai syarat peserta tender dalam pengadaan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan peninjauan kembali perlakuan perpajakan yang teridentifikasi melakukan praktik merugikan.

Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak langsung Malaysia hingga Juli 2021 baru RM67,4 miliar atau setara dengan Rp231,3 triliun atau 56% dari target. Sementara itu, penerimaan pajak tidak langsung baru RM24,8 miliar atau 59% dari target.

Pemerintah juga menetapkan defisit fiskal sebesar 7,0% pada tahun ini dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan berbagai bantuan penanganan Covid-19. Terlebih dengan adanya varian baru Covid-19 sehingga alokasi penanganan masih fokus pada sektor kesehatan.

Anggaran 2022 akan fokus pada reformasi untuk tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Rencana Malaysia ke-12, dan Visi Kemakmuran Bersama 2030. (rizki/rig)