Fleksibilitas untuk Prabowo, Belanja Non-K/L 2025 Diusulkan Rp1.716 T

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengalokasikan belanja nonkementerian dan lembaga (non-K/L) senilai Rp1.716,4 triliun pada tahun depan, 63,7% dari total belanja pemerintah pusat yang diusulkan pada RAPBN 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi belanja non-K/L yang besar tersebut diperlukan guna memberikan fleksibilitas kepada pemerintahan berikutnya di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Mengapa belanja K/L-nya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan tahun ini, ini karena kita menghormati presiden terpilih nanti untuk melakukan improvement," ujar Sri Mulyani, Jumat (16/8/2024).

Akibat alokasi belanja non-K/L yang tinggi, belanja K/L pada tahun depan diusulkan hanya senilai Rp976,8 triliun, turun bila dibandingkan dengan alokasi belanja K/L tahun ini yang mencapai Rp1.090,8 triliun.

"Sebagian besar, cukup signifikan itu masih di-retain nanti presiden terpilih yang akan menentukan. Format untuk nanti berapa kementerian ditambahkan anggarannya akan ditetapkan presiden terpilih," ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, belanja akan dialokasikan ke kementerian-kementerian yang ditugasi untuk melaksanakan program-program presiden terpilih pada Oktober 2024.

"Presiden baru dengan kabinet akan melihat program itu, dan DIPA-DIPA akan dipindahkan dari belanja pemerintah pusat yang non-K/L ke katakanlah menteri pertanian, PUPR, kesehatan, atau pendidikan," ujar Sri Mulyani.

Seperti diketahui, belanja negara pada tahun depan diusulkan senilai Rp3.613,1 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah senilai Rp919,9 triliun. (sap)