ESDM: Revisi Dua PP tentang Perpajakan Hulu Migas Hampir Rampung

JAKARTA, DDTCNews - Penyusunan revisi atas dua beleid yang mengatur tentang perpajakan sektor migas hampir selesai.

Kedua beleid itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) 27/2017 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas dan PP 53/2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

"Kita sedang memperbaiki PP 27/2017 dan PP 53/2017. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diselesaikan. Untuk [pembahasan revisi] PP 53/2017 sepertinya sudah selesai," jelas Arifin, dikutip pada Senin (5/8/2024).

Arifin menyebutkan perubahan dua beleid tentang perpajakan migas itu dilakukan untuk menarik minat investasi sektor hulu migas.

Revisi aturan-aturan tersebut, imbuh Arifin, berkaitan dengan indirect taxes atau pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta bea masuk yang masih dikenakan pada tahap eksploitasi.

"Ini kebijakan agar migas bisa lebih menarik. Kebijakan, ada indirect tax, PPN, PBB, dan bea masuk. Itu tahap eksploitasi masih dikenakan," ujarnya.

Selain itu, carbon capture and storage (CCS) serta carbon capture utilisation and storage (CCUS) diusulkan sebagai biaya operasi migas.

"Kita punya banyak reservoir yang bisa dioperasikan untuk CCS dan CCUS. Di Masela ini akan ada program CCS, dan di Tangguh ada CCUS. Jadi kalau CCS itu menyimpan, kalau CCUS itu inject, jadi mendorong gasnya lagi keluar lagi, bisa diambil," imbuhnya.

Kementerian ESDM juga tengah menyusun peraturan menteri ESDM tentang new gross split. Aturan ini akan menyederhanakan komponen tambahan split agar implementasinya lebih mudah.

"Ini nanti ada pajak-pajak yang dianggap terlalu banyak membebani itu akan disesuaikan, supaya tidak menumpuk, banyak. Kemudian mengenai new gross split, itu kita menyederhanakan komponen tambahan split supaya bisa lebih implementatif," ujarnya. (sap)