PEMILU AS

Elizabeth Warren: Sekarang Saatnya Pajak Kekayaan

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 16 November 2019 | 18:05 WIB
Elizabeth Warren: Sekarang Saatnya Pajak Kekayaan Kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Elizabeth Warren.

WASHINGTON, DDTCNews—Kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Elizabeth Warren meningkatkan serangannya kepada para miliarder yang menentang pajak kekayaan, dengan merilis iklan baru pedas yang menargetkan empat pria terkaya di AS dengan menyebut namanya.

Dalam iklan berjudul Elizabeth Warren Berdiri Melawan Billionaires yang akan disiarkan TV AS pekan ini, senator kiri asal Massachusetts ini memberikan perhatiannya ke investor Leon Cooperman, eks- CEO Ameritrade Joe Ricketts, mantan CEO Goldman Sachs Lloyd Blankfein dan investor Peter Thiel.

“Sekarang saatnya untuk pajak kekayaan,kata Warren kepada para siswa SMA di sebuah tempat gym yang disambut sorak-sorai para siswa. “Saya pernah mendengar ada beberapa miliarder di Amerika yang tidak mendukung rencana ini,tambahnya dalam iklan tersebut.

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Cooperman pada 2017 menyelesaikan catatan iklannya dengan Otoritas Bursa AS dan membayar hampir US$5 juta biaya atas insider trading. “Ia [Warren] mewakili yang terburuk di kalangan politisi ketika dia berusaha untuk menjelekkan orang kaya karena ada lebih banyak orang miskin,” katanya.

Namun, iklan itu tampaknya menyentuh hati Blankfein, yang mencuit bahwa ia terkejut karena tampil di iklan tersebut, sambil menyitir klaim Warren sebelumnya tentang leluhur asli Amerika, suku bangsa Indian. "Mungkin kesukuan hanya ada dalam DNA-nya, cuitnya.

Warren sebelumnya mengusulkan pajak untuk ultramiliuner dalam kampanyenya sebagai Presiden AS. Ia menargetkan dapat memajaki kaum ultramiliuner itu dengan pajak kekayaan dengan tarif 2% dari kekayaan di atas US$50 juta, dan 1% pajak tambahan untuk kekayaan di atas US$1 miliar.

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

Selama ini, AS tidak mengenal pajak kekayaan. Jika Warren kelak terpilih menjadi Presiden AS, maka orang seperti Bill Gates yang memiliki kekayaan US$107 miliar akan membayar pajak kekayaannya paling sedikit US$6,4 miliar.

Emmanuel Saez dan Gabriel Zucman, ekonom Universitas California yang mendesain pajak untuk ultra-miliuner itu menghitung, apabila pajak tambahan 3% tersebut sudah ada sejak 1982, maka Bos Microsoft itu akan membayar US$36 miliar.

Partai Demokrat AS, seperti dilansir theguardian.com, melihat gagasan tentang pajak kekayaan sebagai solusi untuk keprihatinan yang berkepanjangan tentang ketidaksetaraan dan konsentrasi cepat kekuatan ekonomi di kalangan orang Amerika yang kaya.

Baca Juga:
Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Kemunculannya juga merupakan penangkal bagi kebijakan Presiden Trump, yang pemotongan pajaknya sebesar US$1,5 triliun sebagian besar menguntungkan orang-orang Amerika dan korporasi-korporasi kaya, tetapi meninggalkan generasi mendatang dengan tagihan.

“Kita hidup di Zaman Gilded kedua,” kata Bruce Ackerman, profesor hukum dan politik Universitas Yale yang mendukung pajak tersebut. ”Apa yang kita miliki sekali lagi adalah orang-orang baik di sebelah kanan dan kiri diprovokasi oleh persepsi yang mereka tinggalkan.” (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Senin, 21 Oktober 2024 | 12:30 WIB KPP PRATAMA NATAR

Kurang Kooperatif, Saldo Rekening Penunggak Pajak Dipindahbukukan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja