THAILAND

Ekstensifikasi, Otoritas Pajak Incar 500.000 Youtuber

Dian Kurniati | Senin, 16 November 2020 | 11:08 WIB
Ekstensifikasi, Otoritas Pajak Incar 500.000 Youtuber

Ilustrasi. (DDTCNews)

BANGKOK, DDTCNews – Guna mendongkrak penerimaan pajak, otoritas pajak Thailand terus melakukan ekstensifikasi wajib pajak di antaranya dengan membidik para influencer, youtuber, dan pekerja lepas.

Dirjen Departemen Pendapatan Ekniti Nitithanprapas mengatakan otoritas menargetkan penambahan 500.000 wajib pajak yang berasal dari kalangan youtuber. Menurutnya, ekstensifikasi wajib pajak itu akan menambah penerimaan pajak setelah pandemi Covid-19.

"Perluasan basis pajak penghasilan orang pribadi bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan karena masih banyak masyarakat yang tidak dikenakan pajak atas penghasilan," katanya, dikutip Senin (16/11/2020).

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Otoritas berencana menjalankan dua strategi untuk memperbesar jumlah wajib pajak. Pertama, mengizinkan individu mengajukan laporan kepada otoritas jika menemukan seseorang atau operator bisnis tidak dikenakan pajak yang sesuai.

Kedua, otoritas akan menggunakan analitik data melalui sistem informasi untuk menyelidiki duplikasi pelaporan pajak. Menurutnya, semua wajib pajak harus membayar pajak dengan jumlah yang benar kepada negara.

Berdasarkan data terbaru dari Departemen Pendapatan, tercatat sebanyak 9,55 juta wajib pajak orang pribadi sudah terdaftar dalam sistem pajak tahun fiskal 2020. Data tersebut naik 250.000 orang dari realisasi tahun fiskal 2019.

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Dari 9,55 juta data wajib pajak, ada 3,3 juta orang yang memiliki pendapatan bulanan di atas 25.000 baht atau Rp11,7 juta yang menjadi ambang batas penghasilan kena pajak. Lalu, 6,25 juta wajib pajak lainnya masuk daftar penghasilan tidak kena pajak.

Selain itu, lanjut Ekniti, departemen juga berencana untuk memperluas basis pajak penghasilan badan karena saat ini hanya terdapat 450.000 pelaku usaha yang membayar pajak. Saat ini, bisnis yang telah terdaftar di Kementerian Perdagangan sekitar 600.000.

"Departemen menargetkan untuk memasukkan 150.000 bisnis yang tersisa dalam daftar wajib pajak badan pada tahun ini," ujarnya seperti dilansir bangkokpost.com.

Pada tahun fiskal 2021, otoritas pajak menargetkan pendapatan pajak senilai 2,085 triliun baht atau setara dengan Rp978,28 triliun. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan