RUSIA

Ekonomi Loyo, Pemerintah Salahkan Kenaikan Tarif PPN

Redaksi DDTCNews | Senin, 20 Mei 2019 | 16:37 WIB
Ekonomi Loyo, Pemerintah Salahkan Kenaikan Tarif PPN

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) mulai 1 Januari 2019 diklaim menjadi penyebab utama perlambatan ekonomi Rusia pada kuartal pertama tahun ini.

Realisasi laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Rusia pada tiga bulan pertama tahun ini hanya mencapai 0,5%. Capaian ini menunjukkan perlambatan yang signifikan dan mencatatkan posisi terendak sejak akhir 2017 saat pertumbuhan ekonomi 0,3%.

“Perlambatan ini dikarenakan lemahnya permintaan domestik karena beban pajak yang tinggi setelah kenaikan tarif PPN dari 18% menjadi 20%,” demikian pernyataan Kementerian Perekonomian, seperti dikutip pada Senin (20/5/2019).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Sebelum rilis data tersebut, kementerian memproyeksi pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 0,8%. Bank sentral pun memiliki proyeksi yang lebih optimistis. Bank sentral memproyeksi laju pertumbuhan PDB pada kuartal I/2019 bisa mencapai 1,5%.

Kelompok riset Capital Economics menilai angka pertumbuhan jauh lebih lemah dibanding yang diharapkan. Hal itu dikarenakan lemahnya basis ekonomi secara luas. Ini terlihat dari melambatnya pertumbuhan produksi industri, penjualan ritel, serta hasil konstruksi maupun pertanian.

Ekonom Emerginomics London Tatiana Orlova mengakui fakta realisasi tersebut cukup mengecewakan. Tidak hanya lemahnya permintaan domestik karena PPN, lesunya kinerja investasi juga menjadi penyebab loyonya perekonomian Rusia pada awal tahun.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Meskipun demikian, seperti dilansir rferl.org, pemerintah memprediksi pertumbuhan sepanjang 2019 akan mampu mencapai 1,3%. Bank sentral pun turut memprediksi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini bisa mencapai 1,2% hingga 1,7%.

Tingginya prediksi bank sentral tersebut dikarenakan ada potensi akselerasi menjelang akhir tahun. Pasalnya, serangkaian proyek untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan lainnya mulai berlaku pada kuartal IV 2019. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : PPN , Rusia
KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN