AUSTRALIA

Efek Virus Corona, DPR Usul Orang Kaya Dipajaki Lebih Besar

Redaksi DDTCNews | Senin, 23 Maret 2020 | 14:35 WIB
Efek Virus Corona, DPR Usul Orang Kaya Dipajaki Lebih Besar

Ilustrasi.

CANBERRA, DDTCNews—Partai Australia Hijau (Australian Greens/The Greens) mengusulkan pemerintah untuk menaikkan tarif pajak bagi wajib pajak kelas kakap setelah pandemi corona atau Covid 19 berakhir.

Senator The Greens Nick McKim mengatakan kondisi ekonomi Australia dan dunia akan berubah drastis seusai pandemi Corona berakhir. Untuk itu, respons kebijakan perlu dilakukan, terutama dalam menjamin negara punya dana yang cukup.

“Situasi tidak akan kembali normal seperti yang diklaim oleh perdana menteri (Scott Morrison) beberapa waktu lalu,” katanya Senin (23/3/2020).

Baca Juga:
WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Dia menyebutkan pemerintah perlu memikirkan perubahan fiskal terutama dalam kebijakan pajak untuk orang kaya Australia. Kebijakan pajak kekayaan perlu diperkenalkan agar negara mempunyai tambahan sumber pembiayaan pasca pandemi Corona.

McKim menyatakan peran negara akan lebih besar dalam mendorong perekonomian nasional sesuai pandemi Corona berakhir. Sektor kesehatan, pendidikan dan transportasi umum harus menjadi agenda prioritas belanja negara dari kenaikan pajak yang diterapkan.

“Kita perlu memastikan pemerintah berperan lebih aktif dalam mendukung masyarakat dan komunitas. Pemerintah perlu meningkatkan pajak bagi mereka yang paling mampu, sehingga dapat mendanai pelayanan publik yang layak," jelas McKim.

Baca Juga:
Dorong Transaksi Saham, Senat Filipina Setujui Penurunan Tarif Pajak

Pria yang juga menjadi senator di Tasmania itu juga mengingatkan pemerintah agar stimulus fiskal yang diberikan kepada pelaku usaha berupa relaksasi pembayaran pajak tidak diberikan secara cuma-cuma.

Menurutnya, relaksasi tersebut harus dikompensasi sebagai saham pemerintah di swasta yang suatu saat stimulus yang diberikan harus kembali ke kas negara.

“Stimulus yang diberikan harus berkaitan dengan jaminan pekerjaan dan jaminan upah pekerja. Saat ini respons pemerintah tidak cukup besar, tidak cukup cepat dan tidak cukup adil,” tuturnya dilansir Mandurah Mail. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan