Efek Perang Dagang, Rencana Kenaikan Sales Tax Berpotensi Ditunda Lagi

JAKARTA, DDTCNews – Keraguan terkait rencana Perdana Menteri Shinzo Abe untuk mengerek tarif pajak penjualan (sales tax) dari 8% menjadi 10% kembali muncul. Munculnya keraguan ini diakibatkan rencana pemerintah merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Bedasarkan informasi dari sumber di pemerintahan, kembali memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China telah mendorong pemerintah untuk meninjau kembali proyeksi ekonomi sebelumnya. Sebelumnya, pemerintah berpandangan akan ada pemulihan ekspor dan produksi industri.

“Penurunan [proyeksi laju pertumbuhan ekonomi] dalam laporan bulanan sangat krusial dan dapat memicu spekulasi bahwa Perdana Menteri Shinzo Abe dapat menunda sekali lagi rencana kenaikan pajak penjualan pada Oktober,” demikian informasi yang dikutip dari The Business Times, Kamis (16/5/2019).

Bagaimanapun, PM Abe telah menunda kenaikan selama dua kali karena memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dari pada reformasi fiskal. Kenaikan pajak penjualan dari 5% menjadi 8% pada April 2014 juga telah memukul konsumen dengan cukup keras sehingga berdampak pada penurunan tajam laju pertumbuhan ekonomi Jepang.

Dalam laporannya pada April 2019, pemerintah mengatakan ekonomi Jepang pulih secara bertahap, meskipun ada tanda-tanda melemahnya ekspor dan output. Hal tersebut sekaligus memotong proyeksi ekonominya untuk pertama kalinya dalam tiga tahun pada Maret.

Investor akan melihat dengan seksama langkah pemerintah jika prospek ekonominya benar-benar dipangkas. Jika kata ‘pemulihan’ tetap ada, terutama setelah eskalasi baru dalam perang dagang AS dan China. Jepang diperkirakan akan melaporkan kontraksi ekonomi ringan pada kuartal pertama dalam data yang akan keluar pada Senin pekan depan.

Pemerintah juga sedang mempertimbangkan untuk mengurangi pengeluaran modal dan output pabrik dalam laporan Mei 2019. Belanja modal diperkirakan akan memburuk. Neraca perdagangan diperkirakan masih akan baik meskipun lebih banyak dipengaruhi anjloknya impor.

“Dengan demikian, produk domestik bruto pada kuartal I Kemungkinan akan berubah menjadi buruk,” ujar sumber di pemerintahan. (kaw)