JERMAN

ECB Minta Uni Eropa Segera Berikan Insentif Atas Pembiayaan Ekuitas

Muhamad Wildan | Jumat, 27 Januari 2023 | 13:30 WIB
ECB Minta Uni Eropa Segera Berikan Insentif Atas Pembiayaan Ekuitas

Christine Lagarde.

FRANKFURT, DDTCNews - European Central Bank (ECB) meminta kepada negara-negara Uni Eropa untuk segera memberikan insentif pajak atas pembiayaan berbentuk ekuitas.

Presiden ECB Christine Lagarde mengatakan hingga saat ini masih terdapat bias perlakuan pajak antara pembiayaan berbentuk ekuitas dan pembiayaan berupa utang. Menurut Lagarde, pembiayaan ekuitas diperlukan untuk mendukung digitalisasi dan transisi menuju ekonomi hijau.

"Berdasarkan riset ECB, ekuitas adalah instrumen terbaik untuk mengalirkan dana ke sektor yang membutuhkan inovasi. Namun, ketentuan pajak justru lebih mendorong pembiayaan dalam bentuk utang ketimbang ekuitas," ujar Lagarde, dikutip Jumat (27/1/2023).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Mengacu pada praktik di banyak negara, perusahaan yang menarik pembiayaan utang memiliki keleluasaan untuk membiayakan bunga. Berbanding terbalik, biaya yang terkait dengan pembiayaan ekuitas seperti dividen justru tidak dapat dibiayakan ketika perusahaan menghitung penghasilan kena pajak.

Akibat adanya perbedaan perlakuan ini, biaya pajak yang timbul dari ekuitas menjadi lebih tinggi bila dibandingkan dengan pinjaman bank.

Komisioner Bidang Perpajakan Komisi Eropa Paolo Gentiloni sesungguhnya telah mengusulkan proposal baru bertajuk debt-equity bias reduction allowance (DEBRA) sejak Mei tahun lalu.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

Lewat proposal ini, negara-negara Uni Eropa akan memberikan insentif pajak atas pembiayaan ekuitas guna menciptakan perlakuan pajak yang sama antara pembiayaan ekuitas dan utang.

Saat ini, negara-negara anggota Uni Eropa yang memiliki kebijakan insentif atas pembiayaan ekuitas yang mirip dengan DEBRA antara lain Belgia, Siprus, Italia, Malta, Polandia, dan Portugal.

Sayangnya, pembahasan DEBRA terhenti pada pertengahan tahun lalu. Proposal ini mendapatkan kritik dari berbagai pihak mulai dari European Economic and Social Affairs Committee hingga Parlemen Swedia. Pemerintah Estonia juga berpandangan DEBRA tidak dapat diterapkan di negaranya karena bias antara ekuitas dan utang diklaim tidak terjadi di Estonia. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja