JERMAN

ECB Minta Uni Eropa Segera Berikan Insentif Atas Pembiayaan Ekuitas

Muhamad Wildan | Jumat, 27 Januari 2023 | 13:30 WIB
ECB Minta Uni Eropa Segera Berikan Insentif Atas Pembiayaan Ekuitas

Christine Lagarde.

FRANKFURT, DDTCNews - European Central Bank (ECB) meminta kepada negara-negara Uni Eropa untuk segera memberikan insentif pajak atas pembiayaan berbentuk ekuitas.

Presiden ECB Christine Lagarde mengatakan hingga saat ini masih terdapat bias perlakuan pajak antara pembiayaan berbentuk ekuitas dan pembiayaan berupa utang. Menurut Lagarde, pembiayaan ekuitas diperlukan untuk mendukung digitalisasi dan transisi menuju ekonomi hijau.

"Berdasarkan riset ECB, ekuitas adalah instrumen terbaik untuk mengalirkan dana ke sektor yang membutuhkan inovasi. Namun, ketentuan pajak justru lebih mendorong pembiayaan dalam bentuk utang ketimbang ekuitas," ujar Lagarde, dikutip Jumat (27/1/2023).

Baca Juga:
Retaliasi Kanada, Produk Asal AS Bakal Dikenai Bea Masuk 25 Persen

Mengacu pada praktik di banyak negara, perusahaan yang menarik pembiayaan utang memiliki keleluasaan untuk membiayakan bunga. Berbanding terbalik, biaya yang terkait dengan pembiayaan ekuitas seperti dividen justru tidak dapat dibiayakan ketika perusahaan menghitung penghasilan kena pajak.

Akibat adanya perbedaan perlakuan ini, biaya pajak yang timbul dari ekuitas menjadi lebih tinggi bila dibandingkan dengan pinjaman bank.

Komisioner Bidang Perpajakan Komisi Eropa Paolo Gentiloni sesungguhnya telah mengusulkan proposal baru bertajuk debt-equity bias reduction allowance (DEBRA) sejak Mei tahun lalu.

Baca Juga:
AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Lewat proposal ini, negara-negara Uni Eropa akan memberikan insentif pajak atas pembiayaan ekuitas guna menciptakan perlakuan pajak yang sama antara pembiayaan ekuitas dan utang.

Saat ini, negara-negara anggota Uni Eropa yang memiliki kebijakan insentif atas pembiayaan ekuitas yang mirip dengan DEBRA antara lain Belgia, Siprus, Italia, Malta, Polandia, dan Portugal.

Sayangnya, pembahasan DEBRA terhenti pada pertengahan tahun lalu. Proposal ini mendapatkan kritik dari berbagai pihak mulai dari European Economic and Social Affairs Committee hingga Parlemen Swedia. Pemerintah Estonia juga berpandangan DEBRA tidak dapat diterapkan di negaranya karena bias antara ekuitas dan utang diklaim tidak terjadi di Estonia. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini