RUMANIA

Dukung Pemulihan Ekonomi, Ini Saran EY Soal Kebijakan Pajak 2021

Redaksi DDTCNews | Jumat, 06 November 2020 | 11:47 WIB
Dukung Pemulihan Ekonomi, Ini Saran EY Soal Kebijakan Pajak 2021

Ilustrasi. (DDTCNews)

BUKARES, DDTCNews – Perusahaan konsultan, Ernst & Young (EY) menyarankan Pemerintah Rumania untuk selektif mengejar penerimaan pajak dari korporasi di tengah upaya memulihkan perekonomian nasional.

Partner Pajak dan Litigasi EY Rumania Mihaela Mitroi mengatakan penetapan kebijakan relaksasi oleh pemerintah pada tahun depan tidaklah mudah. Apalagi, defisit anggaran Rumania terbilang tinggi di kawasan Eropa, sekitar 4,7% pada 2019.

"Anda bisa lihat dengan mudah pemerintah di Eropa tidak menggunakan kenaikan tarif pajak untuk pemulihan ekonomi. Pengenaan pajak baru hanya terbatas pada pajak karbon, pajak digital, atau pajak atas transaksi keuangan," katanya dikutip Jumat (6/11/2020).

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Untuk mendukung pemulihan ekonomi, lanjut Mitroi, Romania membutuhkan pembayar pajak yang sehat secara ekonomi. Meski begitu, dampak pandemi Covid-19 kepada sektor perekonomian masih terasa, sehingga dukungan pemerintah masih diperlukan.

Pada saat bersamaan, pemerintah juga memiliki pekerjaan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperbaiki kinerja defisit anggaran. Alhasil, proses pemulihan ekonomi nasional menjadi tidak mudah.

Oleh karena itu, Mitroi menilai agenda mengamankan penerimaan negara tahun depan bisa dilakukan pemerintah secara selektif kepada perusahaan yang memiliki kapasitas membayar pajak. Hal yang sama juga berlaku saat memberikan insentif pajak dan belanja sosial.

"Pemerintah pada gilirannya harus mendukung perusahaan untuk bertahan dengan bantuan negara dan insentif pajak. Proses pemulihan ekonomi ini semua bergantung kepada keberhasilan kemitraan itu [pemerintah-dunia usaha]," imbuhnya seperti dilansir business-review.eu. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan