RUMANIA

Dukung Pemulihan Ekonomi, Ini Saran EY Soal Kebijakan Pajak 2021

Redaksi DDTCNews | Jumat, 06 November 2020 | 11:47 WIB
Dukung Pemulihan Ekonomi, Ini Saran EY Soal Kebijakan Pajak 2021

Ilustrasi. (DDTCNews)

BUKARES, DDTCNews – Perusahaan konsultan, Ernst & Young (EY) menyarankan Pemerintah Rumania untuk selektif mengejar penerimaan pajak dari korporasi di tengah upaya memulihkan perekonomian nasional.

Partner Pajak dan Litigasi EY Rumania Mihaela Mitroi mengatakan penetapan kebijakan relaksasi oleh pemerintah pada tahun depan tidaklah mudah. Apalagi, defisit anggaran Rumania terbilang tinggi di kawasan Eropa, sekitar 4,7% pada 2019.

"Anda bisa lihat dengan mudah pemerintah di Eropa tidak menggunakan kenaikan tarif pajak untuk pemulihan ekonomi. Pengenaan pajak baru hanya terbatas pada pajak karbon, pajak digital, atau pajak atas transaksi keuangan," katanya dikutip Jumat (6/11/2020).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Untuk mendukung pemulihan ekonomi, lanjut Mitroi, Romania membutuhkan pembayar pajak yang sehat secara ekonomi. Meski begitu, dampak pandemi Covid-19 kepada sektor perekonomian masih terasa, sehingga dukungan pemerintah masih diperlukan.

Pada saat bersamaan, pemerintah juga memiliki pekerjaan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperbaiki kinerja defisit anggaran. Alhasil, proses pemulihan ekonomi nasional menjadi tidak mudah.

Oleh karena itu, Mitroi menilai agenda mengamankan penerimaan negara tahun depan bisa dilakukan pemerintah secara selektif kepada perusahaan yang memiliki kapasitas membayar pajak. Hal yang sama juga berlaku saat memberikan insentif pajak dan belanja sosial.

"Pemerintah pada gilirannya harus mendukung perusahaan untuk bertahan dengan bantuan negara dan insentif pajak. Proses pemulihan ekonomi ini semua bergantung kepada keberhasilan kemitraan itu [pemerintah-dunia usaha]," imbuhnya seperti dilansir business-review.eu. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja