BELANDA

Duh, Produsen Alat Tes Corona Ini Dituding Hindari Pajak

Muhamad Wildan | Senin, 05 Oktober 2020 | 11:30 WIB
Duh, Produsen Alat Tes Corona Ini Dituding Hindari Pajak

Ilustrasi. (DDTCNews)

AMSTERDAM, DDTCNews – Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) menuding produsen alat tes Covid-19 dari Jerman yaitu Qiagen telah melakukan praktik penghindaran pajak sejak 2010.

"Qiagen melakukan penghindaraan pajak melalui jaringan letterbox company di negara-negara suaka pajak seperti Irlandia, Luxembourg, dan Malta. Penghindaran pajak dilakukan melalui pembayaran utang antarperusahaan terafiliasi (internal loans)," tulis SOMO dalam laporannya, Senin (5/10/2020).

Qiagen merupakan perusahaan multinasional yang bermarkas di Belanda. Namun, produknya diproduksi di Jerman. Pada kuartal II/2020, Qiagen mencetak pendapatan sebesar EUR77 miliar, atau naik dua kali lipat dari periode yang sama tahun sebelumnya

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

SOMO memperkirakan Qiagen telah menghindari pengenaan pajak sebesar EUR93 juta atau setara dengan Rp1,6 triliun sejak 2010 hingga 2018. Total pengurang penghasilan kena pajak (tax deduction) yang dikumpulkan Qiagen mencapai EUR49 juta.

"Sektor kesehatan secara global mengalami tekanan di tengah pandemi. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh Qiagen sangat masif dan merampas hak negara atas penerimaan pajak yang dibutuhkan di tengah pandemi," ujar Tax Researcher SOMO Jasper van Teeffelen.

Mirisnya, Qiagen justru mendapatkan kucuran anggaran dari Pemerintah AS untuk melakukan percepatan produksi alat tes Covid-19. "Pemerintah seharusnya tak menginvestasikan dana publik pada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak," tulis SOMO dalam laporannya.

SOMO mendorong Uni Eropa dan Pemerintah Belanda untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Uni Eropa dan Pemerintah Belanda perlu menciptakan kerangka regulasi yang mampu menekan praktik penghindaran pajak secara efektif. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan