Duh, Pandemi Jadi Kendala Pencapaian Target PAD

BANDUNG, DDTCNews – Pemkot Bandung, Jawa Barat menyatakan upaya pengamanan target pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun ini masih penuh tantangan.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Iskandar Zulkarnain mengatakan target PAD 2021 dipatok senilai Rp2,7 triliun. Menurutnya, nilai tersebut sama dengan target PAD 2020 dalam APBD murni sebelum direvisi.

"Situasi pandemi yang belum diketahui akhirnya masih menjadi kendala utama untuk mencapai target PAD 2021," katanya, dikutip pada Kamis (21/1/2021).

Iskandar memaparkan tantangan dalam pengumpulan PAD terlihat pada tahun lalu dengan realisasi 92,9% dari target. Pada tahun lalu, sambungnya, pemkot tidak mencapai target penerimaan PAD meskipun nilainya sudah diturunkan menjadi Rp1,7 triliun.

Menurut dia, pandemi Covid-19 membuat sektor usaha yang menjadi andalan penerimaan pajak daerah tertekan. Kondisi ini dipengaruhi adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sektor andalan itu berkaitan dengan kegiatan jasa pariwisata seperti perhotelan, restoran, dan hiburan.

Namun, Iskandar tetap optimistis BPPD Kota Bandung mampu menjawab tantangan. Kondisi ekonomi yang mulai membaik dan proses vaksinasi yang berjalan diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi Kota Kembang. Hal ini pada gilirannya mampu meningkatkan penerimaan pajak pemkot.

"Kami sih harus optimistis bahwa di 2021 harusnya kondisi perekonomian merangkak naik, tapi naiknya seperti apa kan itu yang harus dikaji. Nanti vaksin segera tersebar di masyarakat. Mengenai ekonomi juga sudah mulai bergerak. Mudah-mudahan dari sisi pajak meningkat lagi," terangnya.

Iskandar menambahkan salah satu fokus utama BPPD pada tahun ini adalah meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak daerah. Fokus kepatuhan tersebut berlaku untuk jenis pajak strategis, seperti pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

"PBB dan BPHTB terganggu juga. Karena pendapatan masyarakat yang turun, kemampuan masyarakat untuk membayar menjadi masalah juga. Karena dari sisi kepatuhan masyarakat untuk bayar pajak saja biasanya 79% sekarang jadi 69%," imbuhnya seperti dilansir prfmnews.pikiran-rakyat.com. (kaw)