PEREKONOMIAN INDONESIA

Duh, Defisit Perdagangan 2018 Tercatat Paling Dalam Sejak 1975

Redaksi DDTCNews | Selasa, 15 Januari 2019 | 16:06 WIB
Duh, Defisit Perdagangan 2018 Tercatat Paling Dalam Sejak 1975

Suasana konferensi pers BPS, Selasa (15/1/2019). 

JAKARTA, DDTCNews – Defisit neraca perdagangan pada 2018 senilai US$8,57 miliar merupakan defisit terdalam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan defisit pada tahun lalu tergolong cukup dalam. Apalagi, neraca perdagang sempat tercatat surplus selama tiga tahun ke belakang, tepatnya 2015 (US$7,67 miliar), 2016 (US$9,48 miliar), dan 2017 (US$11,84 miliar).

“Defisit US$8,57 miliar ini memang besar dibanding tahun-tahun sebelumnya,” katanya saat konferensi pers, setelah membandingkan data neraca perdagangan hingga 1975, Selasa (15/1/2019).

Baca Juga:
APBN Alami Defisit Rp401,8 Triliun hingga November 2024

Defisit sebesar US$8,57 miliar ini mayoritas disumbang defisit pada sektor migas. Defisit sektor ini sepanjang tahun sebesar US$12,4 miliar. Performa ini tidak mampu ditutup surplus perdagangan nonmigas yang hanya US$3,83 miliar.

Catatan BPS menunjukan defisit neraca perdagangan mulai 1975 sebesar US$391,9 juta. Kemudian, pada 2012, defisit tercatat sebesar US$1,7 miliar. Pada 2013, defisit neraca perdagangan sebesar US$4,08 miliar. Terakhir, defisit perdagangan pada 2014 tercatat sebesar US$2,02 miliar.

Lebih lanjut, Suhariyanto menjelaskan berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki rapor merah neraca perdagangan di sepanjang 2018. Namun, catatan statistik tidak dapat berubah dalam jangka pendek.

Baca Juga:
Inflasi November 2024 Sebesar 1,55%, Masih Didorong Rokok dan Beras

Menurutnya, dibutuhkan waktu untuk melihat dampak kebijakan pemerintah, terutama dalam menekan impor yang naik signifikan pada 2018. Mandatory penggunaan minyak kelapa sawit dalam program B20 dan kenaikan PPh 22 Impor untuk 1.147 komoditas merupakan contoh kebijakan baru terasa dalam jangka menengah.

“Ke depan tentu harus menggerakkan ekspor agar neraca perdagangan positif, meski banyak tantangan, terutama dari ekonomi global yang tidak terlalu menggembirakan,” ungkap Suhariyanto. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 11 Desember 2024 | 14:41 WIB KINERJA FISKAL

APBN Alami Defisit Rp401,8 Triliun hingga November 2024

Senin, 02 Desember 2024 | 11:31 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi November 2024 Sebesar 1,55%, Masih Didorong Rokok dan Beras

Senin, 02 Desember 2024 | 11:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Ekonomi Stabil, Sri Mulyani Ungkap Defisit dan Utang RI Terjaga Rendah

Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci