PENERIMAAN PERPAJAKAN

DPR dan Pemerintah Sepakati Tax Ratio 2024 Sebesar 9,92-10,2 Persen

Dian Kurniati | Kamis, 08 Juni 2023 | 12:30 WIB
DPR dan Pemerintah Sepakati Tax Ratio 2024 Sebesar 9,92-10,2 Persen

Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara.

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR dan pemerintah menyepakati target rasio perpajakan (tax ratio) 2024 sebesar 9,92%-10,2%.

Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara mengatakan target tax ratio yang disepakati panja sedikit lebih tinggi ketimbang usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebesar 9,91%-10,18%.

"Dengan optimalisasi pelaksanaan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tax ratio [2024] ditargetkan 9,92%-10,2%. Ada sedikit kenaikan," katanya saat membacakan kesimpulan Panja Pendapatan di Gedung DPR, Kamis (8/6/2023).

Baca Juga:
Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Amir menambahkan pemerintah nantinya akan menyampaikan roadmap perpajakan kepada Komisi XI dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Pemerintah juga akan melakukan terobosan di sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Salah satu terobosan itu ialah perluasan basis perpajakan. Harapannya, pendapatan negara dapat ditingkatkan pada 2024.

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Untuk PNBP, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan dari sisi sumber daya alam (SDA), dividen BUMN, peningkatan inovasi, dan kualitas layanan yang lebih luas.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Setelahnya, pemerintah juga bakal melaksanakan kebijakan penguatan pemanfaatan aset barang milik negara (BMN) yang lebih optimal, serta penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi.

Komisi XI berkomitmen mendukung upaya optimalisasi penagihan piutang PNBP yang merupakan extra effort yang dilakukan pemerintah melalui automatic blocking system (ABS) dengan kriteria yang konsisten.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah menerima dan berterima kasih kepada anggota Panja Pendapatan dari Komisi XI yang telah membahas target pendapatan pada 2024.

Baca Juga:
Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Hasil pembahasan panja tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pemerintah dalam menyusun RAPBN 2024 beserta nota keuangannya. Menurut menkeu, pemerintah juga menerima kenaikan batas atas dan batas bawah pada target tax ratio 2024.

"Kami terima sesuai dengan yang telah disepakati dalam panja," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi