Dorong Kepatuhan Pajak, 413 Pemda Sudah Terapkan KSWP

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mencatat terdapat 413 pemerintah daerah (pemda) yang sudah menerapkan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) saat ini.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan KSWP perlu diperkuat untuk mengoptimalkan penerimaan negara. KSWP memiliki peran dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan validitas database perpajakan, dan meningkatkan sinergi antar K/L dan pemda.

"Dengan koordinasi yang lebih baik lagi, diharapkan engagement Pemda lebih meningkat. Data yang disampaikan ke DJP lancar dan penerimaan pajak pusat maupun daerah dapat optimal," katanya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) KSWP, dikutip pada Senin (26/7//2021).

Jumlah pemda yang wajib mengimplementasikan KSWP atas layanan publik tertentu mencapai 542 pemda. Dari total tersebut, terdapat 478 pemda yang memiliki akses Portal Ex-1 ataupun web service yang digunakan untuk pelaksanaan KSWP.

Meski begitu, berdasarkan hasil monitoring, terdapat 413 pemda yang telah benar-benar menerapkan KSWP. Melalui KSWP, DJP berharap angka kepatuhan wajib pajak Indonesia dapat terus meningkat ke depannya.

Untuk diketahui, KSWP adalah kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah untuk memperoleh keterangan status wajib pajak, sebelum memberikan layanan publik tertentu atau layanan yang diberikan instansi berdasarkan kewenangannya masing-masing seperti perizinan dan layanan-layanan lainnya.

Melalui KSWP, wajib pajak akan memperoleh keterangan status wajib pajak yakni status valid atau tidak valid. Status wajib pajak dinyatakan valid apabila nama wajib pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi DJP dan wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam 2 tahun terakhir. (rig)