PEMILU 2024

Dorong Ekonomi Hijau-Biru, Ganjar-Mahfud Bakal Siapkan Insentif Pajak

Dian Kurniati | Minggu, 28 Januari 2024 | 08:00 WIB
Dorong Ekonomi Hijau-Biru, Ganjar-Mahfud Bakal Siapkan Insentif Pajak

Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) dan Mahfud MD (kanan) usai Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berencana mempercepat perwujudan lingkungan hidup dan berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru apabila terpilih dalam Pilpres 2024.

Direktur Muda Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Renard Widarto mengatakan partisipasi swasta dibutuhkan untuk mempercepat perwujudan ekonomi hijau dan biru. Dalam hal ini, lanjutnya, insentif pajak dapat diberikan untuk menarik sektor swasta.

"Bagi pengusaha mungkin cukup menarik apabila bicara mengenai insentif pajak seperti tax holiday. Namun, itu kemudian harus diatur supaya semuanya fair," katanya dalam wawancara bersama DDTCNews, dikutip pada Minggu (28/1/2024).

Baca Juga:
Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Renard menuturkan pasangan Ganjar-Mahfud mempunyai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pasangan ini tidak hanya tinggi, tetapi juga harus ramah lingkungan.

Dia menjelaskan ekonomi hijau dan biru menjadi bagian dari upaya Ganjar-Mahfud untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Demi mewujudkannya, berbagai dukungan termasuk insentif pajak juga turut diberikan.

Menurutnya, insentif pajak dapat menjadi semacam reward bagi investor yang masuk ke sektor ekonomi hijau dan biru. Agar makin mudah diakses, proses pengajuan insentif pajak juga bakal disederhanakan dengan berbasis digital.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

"Insentif-insentif yang nanti akan diberikan, selain untuk riset dan alih teknologi, juga untuk kegiatan tentang lingkungan. Itu semua akan dirumuskan," ujarnya.

Renard menambahkan Ganjar-Mahfud juga akan menyisir berbagai kebijakan fiskal yang selama ini telah diberikan. Menurutnya, setiap kebijakan yang ideal akan tetap dilanjutkan, sedangkan jika belum optimal bakal disempurnakan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi