ADMINISTRASI PAJAK

DJP Sebut Masih Ada 670.000 NIK yang Belum Padan dengan NPWP

Dian Kurniati | Senin, 01 Juli 2024 | 16:00 WIB
DJP Sebut Masih Ada 670.000 NIK yang Belum Padan dengan NPWP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat terdapat sekitar 670.000 nomor pokok wajib pajak (NPWP) milik wajib pajak orang pribadi penduduk yang belum dipadankan dengan nomor induk kependudukan (NIK).

Berdasarkan catatan DJP, jumlah NPWP yang belum padan mencapai 0,9% dari total wajib pajak orang penduduk yang sudah terdaftar, yakni sebanyak 74,68 juta.

"Artinya, 74 juta atau 99,1% wajib pajak orang pribadi penduduk telah melakukan pemadanan NIK-NPWP," tulis DJP dalam keterangan resminya, Senin (1/7/2024).

Baca Juga:
Kejar Peneriman Daerah, Pemkot Bentuk Kader Pajak

Secara lebih terperinci, tercatat ada 69,6 juta NPWP yang dipadankan dengan NIK melalui sistem. Sementara itu, sebanyak 4,37 juta NPWP sisanya dipadankan dengan NIK oleh wajib pajak sendiri secara mandiri.

"[Kami] menyampaikan apresiasi kepada wajib pajak yang telah mendukung program pemadanan NIK-NPWP dengan melakukan pemadanan mandiri," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti.

Meski terdapat beberapa NPWP yang masih belum padan dengan NIK, pelayanan pajak dapat diakses menggunakan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU) mulai 1 Juli 2024 sesuai dengan PMK 112/2022 s.t.d.d PMK 136/2023.

Baca Juga:
Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Penggunaan NIK sebagai NPWP berlaku bagi wajib pajak orang pribadi penduduk. Lalu, NPWP 16 digit berlaku bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah. Adapun NPWP cabang digantikan dengan NITKU berformat 22 digit.

Walau sudah berlaku, perlu dicatat, NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU baru dapat dipakai untuk 7 layanan administrasi, yaitu e-registration, akun profil wajib pajak di DJP Online, info KSWP, e-bupot 21/26, e-bupot unifikasi, e-bupot instansi pemerintah, dan e-objection.

Selain menggunakan NIK ataupun NPWP 16 digit, 7 layanan tersebut juga masih dapat diakses menggunakan NPWP 15 digit. Untuk layanan-layanan selain 7 yang sudah disebutkan di atas, wajib pajak hanya bisa mengaksesnya menggunakan NPWP 15 digit.

Baca Juga:
Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Secara umum, DJP memutuskan untuk mengimplementasikan penggunaan NIK sebagai NPWP secara gradual beriringan dengan kesiapan coretax administration system.

"Jadi, dalam beberapa waktu ke depan, kami tidak akan saklek mengenakan [NPWP] 16 digit ini. Namun, akan ada waktu di satu titik ketika coretax diterapkan, 16 digit NIK yang digunakan sebagai NPWP," kata Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat Inge Diana Rismawanti. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 25 Januari 2025 | 07:30 WIB KOTA BATAM

Kejar Peneriman Daerah, Pemkot Bentuk Kader Pajak

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

BERITA PILIHAN
Sabtu, 25 Januari 2025 | 08:00 WIB PERDAGANGAN KARBON

Perdagangan Karbon Luar Negeri Dimulai, Bursa Karbon Bakal Lebih Ramai

Sabtu, 25 Januari 2025 | 07:30 WIB KOTA BATAM

Kejar Peneriman Daerah, Pemkot Bentuk Kader Pajak

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif