DJP Perinci Tata Cara Penerbitan SKB PPh Jual Beli Tanah dan Bangunan

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memerinci tata cara pemberian fasilitas pengecualian PPh final atas penghasilan dari jual beli atau pengalihan hak atas tanah dan/bangunan (PHTB).

Tata cara pengecualian PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diperinci melalui Peraturan Dirjen Pajak No. PER-8/PJ/2023 dalam rangka meningkatkan pelayanan, kesederhanaan, dan kemudahan administrasi bagi wajib pajak.

"Pengecualian…diberikan dengan penerbitan surat keterangan bebas PPh atas penghasilan dari PHTB atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya," bunyi Pasal 3 ayat (3) PER-8/PJ/2023, dikutip pada Rabu (27/12/2023).

Dalam rangka memperoleh surat keterangan bebas (SKB), orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan harus mengajukan permohonan untuk setiap pengalihan hak.

Terdapat kriteria wajib pajak yang dapat dikecualikan dari kewajiban membayar PPh PHTB. Pertama, orang pribadi dengan penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang melakukan PHTB dengan jumlah bruto kurang dari Rp60 juta.

Permohonan SKB oleh orang pribadi tersebut harus melampirkan surat pernyataan berpenghasilan di bawah PTKP dan/atau bangunan kurang dari Rp60 juta, salinan kartu keluarga, dan salinan SPPT PBB.

Kedua, orang pribadi yang melakukan PHTB dengan cara hibah kepada keluarga dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, ataupun koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Permohonan SKB tersebut harus melampirkan surat pernyataan hibah.

Ketiga, badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, ataupun koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Permohonan SKB harus melampirkan surat pernyataan hibah.

Keempat, pengalihan tanah dan atau bangunan karena waris. Permohonan SKB harus melampirkan surat pernyataan pembagian waris.

Kelima, badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha. Permohonan SKB harus melampirkan salinan keputusan dirjen pajak mengenai persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha.

Keenam, orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan.

Permohonan SKB tersebut harus melampirkan salinan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan

Ketujuh, orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan. Permohonan SKB tersebut harus melampirkan salinan dokumen yang menunjukkan orang pribadi atau badan bukan merupakan subjek pajak.

Permohonan SKB dapat diajukan secara langsung, pos, ataupun secara elektronik. Permohonan secara elektronik hanya dapat disampaikan melalui sistem yang ditentukan oleh dirjen pajak.

PER-8/PJ/2023 ditetapkan pada 15 Desember 2023 dan berlaku sejak tanggal tersebut. Adapun 2 ketentuan sebelumnya yakni PER-28/PJ/2009 dan PER-30/PJ/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (rig)