DJP Imbau Pemotong Pajak Dorong Pegawai Validasi NIK-NPWP

JAKARTA, DDTCNews - Pemotong pajak perlu ikut serta mendorong wajib pajak untuk melakukan pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Apabila tidak, terdapat konsekuensi yang akan dihadapi.

Konsekuensi yang dimaksud ialah pemotong pajak tidak dapat membuat bukti potong jika NIK milik wajib pajak belum valid. Dengan demikian, kewajiban pemotong untuk melakukan pemotongan PPh tidak dapat terlaksana.

"Kami meminta bantuan Bapak/Ibu untuk mengimbau vendor/pegawai untuk memutakhirkan data ke DJP Online. Saat ini, tidak ada opsi lain, selain wajib pajak melakukan pemutakhiran mandiri," tulis DJP dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (9/11/2023).

Ke depan, bukti potong hanya bisa dibuat bila pemotong sudah menginput NIK yang sudah valid dan teradministrasi dalam sistem DJP. Jika NIK dinyatakan tidak valid karena belum dipadankan dengan NPWP maka pemotong pajak tidak bisa membuat bukti potong.

Ketentuan tarif pemotongan pajak lebih tinggi bagi wajib pajak tidak ber-NPWP tetap berlaku sesuai dengan UU PPh. Namun demikian, pemotongan PPh tanpa NPWP wajib pajak tidak dimungkinkan lagi secara sistem.

"Hanya yang memiliki NPWP/NIK valid yang bisa diterbitkan bukti potong," jelas DJP.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/2022, wajib pajak mulai menggunakan NIK sebagai NPWP dalam seluruh layanan administrasi yang diselenggarakan oleh DJP dan pihak lain terhitung sejak 1 Januari 2024.

Meski begitu, penggunaan NIK sebagai NPWP tidak akan langsung diimplementasikan secara penuh sejak awal 2024. Menurut Direktur P2Humas Dwi Astuti, penggunaan NIK sebagai NPWP akan dilaksanakan secara bertahap, tidak secara serentak mulai 1 Januari 2024.

"Sebagai langkah implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP dalam berbagai layanan administrasi perpajakan, DJP akan melakukan pengujian dan habituasi bagi wajib pajak sebelum dilakukan implementasi penuh pada pertengahan 2024," katanya. (rig)