DJBC Beri Izin 37 Perusahaan Produksi Masker & APD di Kawasan Berikat

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Bea Cukai (DJBC) telah memberikan izin kepada sebanyak 37 perusahaan kawasan berikat di wilayah Jawa Tengah-DI Yogyakarta untuk memproduksi masker dan alat pelindung diri (APD).

Kepala Kantor Wilayah DJBC Jateng-DIY, Padmoyo Tri Wikanto mengatakan perusahaan di kawasan berikat sebenarnya hanya dibolehkan untuk memproduksi barang sesuai bisnis inti. Namun, kini ketentuan itu dilonggarkan.

“Hal ini demi menjamin ketersediaan peralatan yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan DIY,” kata Padmoyo dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2020).

Padmoyo menambahkan kebijakan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah dalam merelaksasi perizinan produksi pada perusahaan kawasan berikat di tengah pandemi Corona.

Selain kelonggaran memproduksi barang, 37 perusahaan kawasan berikat itu juga mendapat fasilitas fiskal berupa penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas bahan baku yang diimpor.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Jateng-DIY Amin Tri Sobri mengatakan perusahaan tidak perlu membayar utangnya apabila barang yang diproduksi akan diekspor.

Apabila produknya dijual di dalam negeri, perusahaan tetap harus membayar bea masuk dan pajaknya yang masih terhutang. Meski begitu, kewajiban tersebut dikecualikan apabila APD dan masker yang dijual.

“Penjualan masker dan APD di dalam negeri untuk tujuan sosial dan penanganan Corona dapat pembebasan bea masuk dan pajak terutang, serta dikecualikan dari perizinan atau pengenaan tata niaga impor,” tutur Amin.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 31/PMK.04/2020 untuk yang berisi berbagai tambahan fasilitas untuk perusahaan kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).

Saat ini, ketentuan perihal kuota penjualan hasil produksi ke dalam negeri maksimal 50% dari nilai ekspor sudah dihapuskan. Pemeriksaan fisik terhadap pemasukan/pengeluaran barang saat ini juga dilakukan secara selektif, dan memanfaatkan teknologi informasi. (rig)