Dirjen Pajak: Semua Wajib Pajak Diperlakukan Setara

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menegaskan tidak ada diskriminasi terhadap wajib pajak (WP) yang mengikuti tax amnesty. Pelaksanaan program tersebut berlaku setara kepada seluruh warga negara Indonesia, dan tidak ada perlakuan istimewa kepada WP besar.

Ken mengatakan Ditjen Pajak hanya akan lebih teliti dalam proses membantu WP besar dalam pelaksanaan program pengampunan pajak. Sebab, WP besar memiliki harta yang relatif besar, sehingga proses perhitungannya akan lebih memakan waktu.

"Ditjen pajak akan lebih cermat dalam menangani WP besar dalam pelaksanaan program tax amnesty ini, karena harta yang mereka miliki pasti sangat banyak. Namun, pada perlakuannya tetap setara antara WP besar dengan WP kecil, tidak dibedakan sama sekali," ujarnya di Jakarta, Selasa (30/8).

Ia menambahkan, proses repatriasinya pun sama di mana WP besar juga langsung membayarkan dana ke sejumlah bank yang telah bekerja sama dengan Ditjen Pajak sebagai bank persepsi. Hingga hari ini sudah ada beberapa WP besar yang mengikuti repatriasi.

Tidak hanya WP besar dari dalam negeri, lanjut Ken, WP besar yang berasal dari luar negeri pun sudah ada yang turut serta mengikuti program ini. Pasalnya, pemerintah juga telah mempermudah WP yang berada di luar negeri untuk mengikuti program pengampunan pajak.

WP luar negeri bisa mengikuti program pengampunan pajak melalui sejumlah bank persepsi yang berada di luar negeri maupun di kantor KBRI. Sejumlah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah memang bertujuan untuk mempercepat penerimaan dana dari sektor perpajakan serta meningkatkan basis pajak.

Selain itu, lanjut Ken, nominal yang terkumpul pada repatriasi harta dari WP besar pun tercatat Rp5 triliun. Menurutnya, sebagai tahap awal jumlah Rp5 triliun pada repatriasi dinilai sudah cukup baik, karena dari Rp5 triliun tersebut berpotensi mengalami peningkatan ke depannya.

"Saya tegaskan kembali, tidak berlaku perlakuan khusus terhadap setiap WP, karena program tax amnesty ini berlaku untuk seluruh WNI," pungkasnya. (Amu)