Dikaji Ulang, Besaran PPN Rumah Ditanggung Pemerintah Bakal Dinaikkan?

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berencana mengevaluasi pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas pembelian rumah, yang kini diberikan sebesar 50%.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemberian insentif PPN DTP telah berdampak positif pada kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal I dan II/2024, terutama dari sektor konstruksi dan perumahan. Pemerintah pun berupaya menjaga kontribusi sektor tersebut terhadap PDB pada kuartal III dan IV/2024.

"Yang terkait dengan [insentif pajak untuk] konstruksi dan perumahan, akan kita evaluasi," katanya, dikutip pada Selasa (6/8/2024).

Melalui PMK 7/2024, pemerintah mengatur pemberian fasilitas PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun pada tahun ini. PPN terutang yang ditanggung pemerintah merupakan PPN atas penyerahan yang terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas.

Penandatanganan dilaksanakan di hadapan notaris, serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah siap huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima (BAST) hingga 31 Desember 2024. BAST juga wajib didaftarkan di aplikasi Sikumbang pada akhir bulan berikutnya setelah dilakukan serah terima.

Terdapat 2 persyaratan yang harus dipenuhi agar memperoleh insentif PPN DTP, yakni harga jual paling banyak Rp5 miliar dan rumah harus keadaan baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

Apabila penyerahan dilakukan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2024, PPN DTP diberikan sebesar 100% PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak (DPP) sampai Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar. Namun untuk penyerahan mulai 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024, PPN DTP diberikan sebesar 50% PPN yang terutang dari DPP sampai Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut pemerintah akan mengkaji kebijakan insentif PPN rumah DTP yang berlaku untuk masa pajak Juli hingga Desember 2024. Meski demikian, dia tidak secara spesifik menyatakan evaluasi dimaksudkan untuk menaikkan besaran PPN yang ditanggung pemerintah.

"Belum tahu nanti, tetapi intinya sinyal Pak Menko untuk mendorong growth di kuartal III kan penting sekali," ujarnya.

Menurutnya, insentif PPN DTP memiliki peran penting untuk mendorong konsumsi masyarakat kelas menengah. Kebijakan ini juga memiliki multiplier effect yang besar mengingat sektor perumahan berhubungan langsung dengan banyak sektor usaha pendukung. (sap)