Didukung Keringanan Pajak, Pemerintah Ingin UMKM Naik Kelas

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah berupaya mewujudkan sistem pajak yang mendukung pengembangan UMKM. Salah satu cara yang diambil ialah dengan mengenakan tarif pajak yang rendah.

Penyuluh Pajak Ditjen Pajak (DJP) Rian Ramdani menyebut salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM di antaranya pengenaan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omzet. Dengan insentif ini, UMKM diharapkan dapat berkembang sehingga ‘naik kelas’.

"Pemerintah sangat pro sekali dengan pelaku usaha sektor UKM. Apapun usahanya, didukung sekali supaya UMKM di Indonesia ini naik kelas," katanya dalam talk show bertajuk Pemahaman Dasar tentang Pajak di Indonesia, dikutip pada Kamis (1/6/2023).

Rian menuturkan PPh final 0,5% diatur dalam PP 55/2022 sebagai perubahan dari PP 23/2018. Skema PPh final UMKM ini hanya dapat dimanfaatkan paling lama 3 tahun pajak bagi PT; 4 tahun pajak bagi koperasi, CV, dan firma; serta 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi.

Apabila sudah tak menggunakan skema PPh final UMKM, wajib pajak harus mulai membayar pajak sesuai dengan ketentuan umum. Untuk tahun pertama pembayaran PPh sesuai dengan tarif ketentuan umum, UMKM diperlakukan sebagai wajib pajak baru.

Angsuran Tahun Pertama Nihil

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 215/2018, angsuran PPh Pasal 25 bagi wajib pajak baru pada tahun pertama adalah nihil.

"Pemerintah ingin UMKM naik kelas. Tapi [fasilitasnya] dibatasi. Jadi, ketika orang pribadi UKM itu memakai tarif 0,5% maka batas waktunya hanya 7 tahun. Jadi di tahun ke-8, ia harus naik kelas dan melakukan yang namanya pembukuan," ujar Rian.

Meski sudah tidak dapat memanfaatkan PPh final, wajib pajak badan UMKM sesungguhnya dapat memanfaatkan fasilitas lain, yaitu fasilitas dalam Pasal 31E UU PPh.

Dengan pasal tersebut, wajib pajak badan dalam negeri bisa mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% atas penghasilan kena pajak yang merupakan bagian dari peredaran bruto hingga Rp4,8 miliar. (rig)