ANGGARAN PEMERINTAH

Di Paripurna, Banggar Laporkan Pembahasan RAPBN 2019

Redaksi DDTCNews | Kamis, 12 Juli 2018 | 14:21 WIB
Di Paripurna, Banggar Laporkan Pembahasan RAPBN 2019

JAKARTA, DDTCNews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna ke-30 dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019 oleh Badan Anggaran (Bangagr) DPR. Selain itu, disampaikan juga pokok-pokok rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2019.

Rapat paripurna dihadiri oleh Ketua DPR Bambang Soesetyo, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Utut Adianto. Adapun rapat paripurna dipimpin oleh Utut.

Adapun, Wakil Ketua Banggar DPR Jazizul Fawaid menyampaikan laporan pembicaraan pendahuluan Banggar dengan pemerintah terkait RAPBN dan RKP 2019 ini.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

"Banggar DPR menyetujui kerangka dasar asumsi makro ekonomi sebagai dasar pemerintah untuk merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019," ucapnya di ruang sidang Paripurna, Kamis (12/7).

Lebih lanjut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini memaparkan sejumlah indikator ekonomi makro yang telah disepakati. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi hingga target produksi migas RI.

"Pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro disepakati 5,2%-5,6%. Rentang itu menurun dibandingkan angka yang diajukan pemerintah di kisaran 5,4%-5,8%," terangnya.

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Komponen lain yang disepakati ialah laju inflasi di angka 2,5%-4,5%. Kemudian nilai tukar rupiah di angka Rp13.700-Rp14.000 per dolar AS.

Pemaparan laporan kemudian berlanjut pada sumsi harga minyak ditetapkan US$60-US$70 per barel, lifting minyak bumi ditetapkan 722 ribu-805 ribu barel per hari, dan lifting gas ditetapkan 1,21 juta-1,3 juta setara barel minyak per hari.

Persetujuan ini disepakati dalam rapat pleno antarfraksi, namun ia menyebut ada catatan dari Partai Gerindra terkait target pertumbuhan ekonomi pemerintah.

Baca Juga:
UU APBN 2025, Prabowo Bisa Ubah Rincian Belanja Pusat dengan Perpres

"Catatan Gerindra, pertumbuhan ekonomi dipasang 5,2%-5,4%mengingat target sebelumnya tak tercapai," tandas Jazizul.

Setelah disetuji dalam paripurna, maka agenda berikutnya adalah keterangan nota keuangan pemerintah yang akan dibacakan Presiden Joko Widodo pada Agustus mendatang. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN