PODTAX

Deteksi Penggelapan Pajak, Audit dan Standar Lapkeu Perlu Diperkuat

Redaksi DDTCNews | Minggu, 25 April 2021 | 10:30 WIB
Deteksi Penggelapan Pajak, Audit dan Standar Lapkeu Perlu Diperkuat

FENOMENA penggelapan pajak masih kerap terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik tersebut bahkan disebut-sebut mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga mengindikasikan tingkat kepatuhan pajak yang masih cenderung rendah.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Elia Mustikasari menyatakan tren kenaikan praktik penggelapan pajak tersebut berbanding lurus dengan perkembangan shadow economy atau aktivitas ekonomi yang tidak dapat diobservasi.

“Dalam studi IMF tahun 2018, persentase rata-rata shadow economy dunia mencapai 31,9% pada periode 1991-2015 dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya,” ujarnya.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Menurut Elia, terdapat dua faktor penyebab shadow economy yaitu praktik perusahaan multinasional dan berkembangnya negara tax haven. Keduanya dapat menimbulkan fenomena aggressive tax planning dan penggelapan pajak.

Dalam mengatasi praktik tersebut, ia kemudian menceritakan hasil penelitiannya dalam mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan pemerintah. Salah satu rekomendasi dari studi tersebut adalah meningkatkan kekuatan audit dan standar pelaporan keuangan.

“Kekuatan audit dan standar pelaporan keuangan yang baik dapat memudahkan terdeteksinya kecurangan dan berpengaruh pada turunnya tingkat korupsi. Pada gilirannya, tingkat korupsi yang rendah dapat mendorong penurunan penggelapan pajak,” jelasnya.

Penasaran dengan obrolan lengkapnya? Yuk simak DDTC PodTax episode kali ini melalui Youtube atau Spotify! (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja