Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. Pemerintah memperkirakan harga jual mobil setelah memperoleh insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah bisa turun sekitar Rp23 juta. (Foto: ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memperkirakan harga jual mobil setelah memperoleh insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) bisa turun sekitar Rp23 juta.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah sudah mencoba menghitung dampak insentif PPnBM DTP terhadap harga jual mobil bersama Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).
Dengan harga yang lebih murah, menurutnya, masyarakat akan lebih terdorong membeli mobil baru. "Kami melihat ini dari sisi demand yang perlu didorong," katanya dalam sebuah webinar, Selasa (16/2/2021).
Susiwijono mengatakan ilustrasi penurunan harga jual mobil itu dari jenis kendaraan sedan Rp200 juta. Itu harga pabrikan, sehingga perlu ditambah PPnBM dengan tarif 10% untuk mobil sedan, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, dan keuntungan penjualan diler.
Menurut hitungannya, harga jual mobil yang harus dibayar konsumen akan mencapai Rp251 juta. Namun jika PPnBM menjadi 0%, harga jualnya akan menjadi Rp228-Rp229 juta.
Susiwijono mengakui saat ini pun pemerintah terus menghitung dampak penurunan harga Rp23 juta terhadap minat masyarakat membeli mobil. Oleh karena itu, pemerintah juga mengupayakan ada stimulus tambahan agar insentif PPnBM DTP semakin efektif.
Misalnya, pemberlakuan uang muka atau down payment (DP) 0% terhadap kredit kendaraan bermotor, serta mengkaji ulang ketentuan aktiva tertimbang menurut risiko kredit (ATMR).
Menurutnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tengah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memuluskan stimulus DP 0% dan kebijakan ATMR tersebut.
"Kalau melihat karakteristik pembelian kendaraan bermotor, kebanyakan menggunakan skema kredit," ujarnya.
Pemerintah berencana memberikan insentif PPnBM DTP pada kendaraan bermotor untuk mendorong daya beli masyarakat. Rencananya, insentif itu berlaku pada kendaraan bermotor dalam segmen kurang dari 1.500 cc, yaitu untuk kategori sedan dan mobil 4x2.
Insentif berlaku selama 9 bulan, terdiri atas 3 bulan pertama PPnBM 100% DTP, sedangkan pada 3 bulan berikutnya PPnBM dipotong 50% dari tarif, serta 3 bulan terakhir menjadi PPnBM dipotong 25% dari tarif.
Menkeu Sri Mulyani juga telah memasukkan insentif PPnBM DTP pada kendaraan bermotor itu dalam klaster insentif usaha program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dia akan segera menerbitkan peraturan menteri keuangan, dan ditargetkan mulai berlaku pada 1 Maret 2021. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.