AMERIKA SERIKAT

Demokrat Ingin Orang Kaya Dikenai Pajak Capital Gains Lebih Tinggi

Muhamad Wildan | Senin, 18 Januari 2021 | 12:31 WIB
Demokrat Ingin Orang Kaya Dikenai Pajak Capital Gains Lebih Tinggi

Ron Wyden. (AP Photo/Jacquelyn Martin/katu.com)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Ketua Terpilih Komite Finansial Senat AS Ron Wyden berkomitmen untuk mereformasi ketentuan capital gains tax yang berlaku di AS.

Wyden mengatakan dirinya akan mengajukan proposal reformasi capital gains tax bagi kelompok 0,3% terkaya AS. Rencananya, penghasilan dari capital gains akan dikenai tarif pajak yang setara dengan tarif pajak yang saat ini berlaku atas upah dan pendapatan investasi.

"Ketentuan capital gains tax perlu diperbaiki agar orang kaya membayar kewajiban perpajakannya secara lebih adil," ujar Wyden di Washington, seperti dikutip Senin (18/1/2021).

Baca Juga:
Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Tidak hanya tarif, Wyden juga berencana untuk meminimalisasi fasilitas penundaan pembayaran pajak atas capital gains yang selama ini berlaku dalam ketentuan capital gains tax di AS.

Sebagai perbandingan, Wyden menceritakan seorang pasien Covid-19 sama sekali tidak memiliki ruang untuk menunda pembayaran pajak, sedangkan orang kaya bisa menunda sebagian besar pembayaran pajaknya akibat ketentuan perpajakan pada capital gains tax.

"Saya berencana untuk mengakhiri itu. Penerimaan yang terkumpul dari orang kaya akan digunakan untuk menjaga keberlangsungan sistem jaminan sosial dan program lainnya," ujar Wyden seperti dilansir investmentnews.com.

Baca Juga:
AS Bakal Kenakan Bea Masuk Tinggi dan Potong Pajak, Ini Kata BI

Wyden mengatakan dirinya sudah mulai memformulasi usulan capital gains tax-nya sejak September 2020. Ia yakin proposal kebijakan pajaknya bisa berjalan mulus di Senat AS mengingat rencananya sejalan dengan rencana reformasi pajak yang diusung oleh Presiden Terpilih AS Joe Biden.

Seperti diketahui, Biden berencana untuk meningkatkan tarif capital gains tax menjadi 39,6% bagi individu yang memiliki penghasilan di atas US$1 juta per tahun.

Meski demikian, beberapa pihak berpandangan usulan reformasi capital gains tax yang diusung Wyden akan terhambat banyak tantangan. Presiden National Taxpayers Union Pete Sepp mengatakan keputusan menyamakan perlakuan pajak upah dan capital gains tax berpotensi dipertanyakan.

Baca Juga:
AS Mau Bantu Indonesia Gabung OECD, Joe Biden Ungkap Hal Ini

"Apabila tarif capital gains tax dipersamakan dengan pajak atas upah, banyak pihak yang berpandangan hal ini akan menimbulkan pemajakan berganda," ujar Sepp.

Terkait dengan besaran tarif baru yang dikenakan, Wyden sendiri masih belum mengusulkan tarif tertentu. "Tarif adalah salah satu isu yang nantinya masih perlu diselesaikan," ujar Wyden. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 15:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Sabtu, 30 November 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Jumat, 29 November 2024 | 19:15 WIB AMERIKA SERIKAT

Biden Harap Trump Batalkan Kebijakan Bea Masuknya

Rabu, 20 November 2024 | 17:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

AS Bakal Kenakan Bea Masuk Tinggi dan Potong Pajak, Ini Kata BI

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan