Datangi Pembudidaya, Petugas Pajak Jelaskan Ketentuan NIK sebagai NPWP

BOYOLALI, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mulai gencar menyosialisasikan ketentuan baru soal pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Melalui unit vertikal otoritas, diseminasi kebijakan tersebut menyasar wajib pajak dengan beragam latar profesi.

Kanwil DJP Jawa Tengah II misalnya, menggelar sosialisasi dengan sasaran peserta adalah pembudidaya ikan Kedung Ombo, Boyolali. Sebelum masuk ke dalam topik NIK-NPWP, petugas mengingatkan wajib pajak tentang pentingnya kepemilikan NPWP.

"NPWP ini menjadi identitas yang dipakai dalam administrasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan," ujar Penyuluh Kanwil DJP Jateng II Timon Pieter dilansir pajak.go.id, Rabu (6/7/2022).

Terkait dengan pemanfaatan NIK sebagai NPWP, Timon menjelaskan bahwa kebijakan ini akan memudahkan wajib pajak dalam menjalankan administrasi perpajakan. Wajib pajak, ujarnya, nantinya tidak perlu menghafal 2 nomor identitas.

"Cukup gunakan satu NIK saja saat melakukan transaksi perpajakan di DJP," ujar Timon.

Namun sebelum kebijakan tersebut berjalan, Timon tetap mendorong wajib pajak untuk mendaftarkan NPWP-nya. Dia juga menjelaskan beberapa jenis proses administrasi NPWP termasuk pendaftaran NPWP, perubahan data wajib pajak, pengajuan non-efektif, pemindahan wajib pajak, hingga penghapusan NPWP.

"NPWP tidak seperti KTP. Wajib pajak harus sadar bahwa setelah memiliki NPWP, kewajiban perpajakan harus dijalankan. NPWP bukan syarat membuat izin usaha, leasing, dan pinjam ke bank," kata Timon.

Sebagai tambahan informasi, nantinya pengenaan pajak tidak dilakukan kepada semua pemilik NIK. Pasalnya, NIK akan diaktivasi sebagai NPWP ketika beberapa syarat kumulatif terpenuhi.

“Pemilik NIK yang wajib membayar pajak adalah mereka yang NIK-nya sudah diaktivasi. NIK akan diaktivasi jika pemilik NIK memiliki syarat subjektif dan objektif,” tulis Kementerian Keuangan dalam laporan APBN Kita Edisi Juni 2022.

Pemilik NIK harus sudah memenuhi syarat subjektif, yaitu sudah berusia 18 tahun. Kemudian, pemilik NIK juga harus memenuhi syarat objektif, yaitu berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp54 juta setahun untuk status belum menikah dan tidak ada tanggungan (TK/0) atau merupakan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM beromzet di atas Rp500 juta setahun. (sap)