Datangi Lokasi Usaha Wajib Pajak, KPP Lakukan Sita Aset

TANJUNG BALAI, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kisaran melaksanakan kegiatan penyitaan aset penanggung pajak di Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara pada 9 Juni 2022.

Kegiatan penyitaan dilakukan oleh Juru Sita KPP Pratama Kisaran Zoffy Octora dengan didampingi Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Teddy Ferdian dan tim dari Kanwil DJP Sumatera Utara II.

“Tim dari KPP melakukan penyitaan aset wajib pajak berupa truk yang berlokasi di lokasi usaha wajib pajak. Kegiatan penyitaan ini disaksikan langsung oleh perwakilan wajib pajak,” sebut KPP Pratama Kisaran dikutip dari laman DJP, Minggu (10/7/2022).

Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa/PPSP).

Hadi (1995) mendefinisikan penyitaan sebagai rangkaian tindakan dari juru sita pajak negara yang dibantu oleh 2 orang saksi untuk menguasai barang-barang dari wajib pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Penyitaan dilaksanakan atas objek sita, yaitu barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak (Pasal 1 angka 15 UU PPSP). Adapun yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda atau hak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak (Pasal 1 angka 16 UU PPSP).

Pasal 14 ayat (1) UU PPSP menerangkan penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya di pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu.

Sementara itu, yang dimaksud dengan penguasaannya berada di pihak lain, yaitu seperti disewakan atau dipinjamkan. Sementara itu, maksud dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya, barang yang dihipotekkan, digadaikan, atau diagunkan. (rig)